Dua puluh lima tahun sudah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri sebagai satu entitas administrasi, politik, dan sosial yang berkembang dari rahim sejarah panjang perjuangan masyarakat lokal.
Momentumnya semestinya menjadi ruang refleksi, bukan ruang gaduh.
Namun sayangnya, pada usia seperempat abad ini, Babel justru diramaikan fitnah,pernyataan sikap yang bikin gaduh, serta polarisasi politik kabupaten/kota, serta upaya sistematis menjadikan gubernur sebagai kambing hitam atas persoalan yang bahkan bukan kewenangannya secara hukum.
Padahal jika kita menilai secara objektif, Gubernur Hidayat Arsani baru memimpin tujuh bulan, sebuah waktu yang secara administrasi publik tidak mungkin menghasilkan evaluasi kinerja pembangunan yang valid.
Namun ruang publik dipenuhi narasi-narasi instan, seakan gubernur sudah gagal sebelum ia benar-benar memulai.
Di sinilah pentingnya menata ulang nalar publik tentang kepemimpinan gubernur, batas kewenangan, relasi politik, hingga makna 25 tahun Babel, agar kita tidak terjebak pada opini yang dibentuk oleh kepentingan tertentu.
Menempatkan Kewenangan pada Relung yang Tepat
Arsitektur pemerintahan daerah diatur tegas dalam UU 23 Tahun 2014. Gubernur bukanlah atasan bupati/wali kota. Gubernur adalah Kepala daerah provinsi, Wakil pemerintah pusat, Koordinator administratif lintas kabupaten/kota.
Karena itu Program fisik dan pelayanan publik di kabupaten/kota adalah wewenang kepala daerah setempat, Eksekusi proyek dan anggaran berada pada TAPD dan OPD kabupaten/kota,
Gubernur tidak mungkin bekerja secara langsung mengatasi semua detail di 7 kabupaten/kota.
Oleh karena itu, menyalahkan gubernur atas persoalan internal di kabupaten/kota menunjukkan ketidaktahuan terhadap hukum otonomi daerah.
Kasus Hellyana Contoh Politisasi Hukum
Kasus Hellyana dan Adellia mulai dari dugaan penipuan hingga persoalan ijazah adalah murni persoalan hukum individual.
Tidak ada satu pasal pun yang memberi kewenangan gubernur untuk mencampuri penyidikan, apalagi mengintervensi proses penegakan hukum.
Namun framing publik diarahkan agar tampak seperti konflik gubernur dan wakil gubernur, ketidakpedulian gubernur, atau seolah gubernur sedang “mengamankan diri”.
Padahal prinsip dasar yang dipegang adalah Hukum harus adil, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah.
Bukan gubernur yang sedang bermanuver justru pihak-pihak tertentu yang sedang memakai hukum sebagai instrumen politik.
Polarisasi Politik Lokal dan Budaya Patronase kamu bantu saya, saya bantu kamu,
Masyarakat Bangka Belitung memiliki struktur sosial yang khas kedekatan kekerabatan, patronase lokal, elit ekonomi daerah, dan budaya politik warkop yang sangat berpengaruh.
Konsekuensinya isu kecil bisa meledak menjadi isu besar, persoalan kabupaten/kota sering dilempar ke level provinsi, dan aktor politik lokal mudah mengkapitalisasi isu untuk kepentingan pribadi.
Ketika gubernur berusaha netral dan tidak ikut bermain, justru dikonstruksi sebagai tidak peduli.
Ini ironi sosiologis Babel hari ini.
Padahal dalam realitasnya, gubernur hanya berhati-hati agar tidak melanggar batas kewenangan administratif.
Kepemimpinan sebagai Tanggung Jawab Moral
Filosofi pemerintahan selalu menempatkan pemimpin sebagai figur yang dituntut menjaga keseimbangan, kebijaksanaan, integritas diri, dan keteguhan moral.
Nilai ini tampak dalam sikap Gubernur Hidayat Arsani pada momentum 25 Tahun Babel, ketika ia memilih merayakan bukan dengan pesta, kembang api, atau hiburan mewah, tetapi dengan gerakan sosial pembagian sembako kepada masyarakat.
Tindakan ini bukan sekadar kegiatan rutin. Ini simbol etis bahwa Babel dibangun untuk rakyat, kekuasaan bukan selebrasi, dan 25 tahun ini harus menjadi titik refleksi menuju 25 tahun berikutnya.
Ia sedang mengirim pesan “Pembangunan bukan perayaan. Pembangunan adalah pengabdian.”
Dalam politik, pilihan tindakan semacam ini menggambarkan virtue ethics etika kebajikan di mana pemimpin menunjukkan keteladanan melalui perbuatan, bukan retorika.
Evaluasi 7 Bulan adalah Kekeliruan Ilmiah
Indikator ekonomi daerah tidak dapat ditarik kesimpulan dari masa memimpin 7 bulan.
Secara teori ekonomi publik dampak kebijakan baru terasa setelah 12–24 bulan, APBD tahun berjalan masih rancangan pemerintahan sebelumnya, lelang, proyek, dan program masih meneruskan siklus lama.
Maka mereka yang menyimpulkan ekonomi Babel memburuk atau stagnan karena gubernur baru, sesungguhnya keliru secara metodologis dan tidak memahami cara kerja siklus anggaran.
Bahkan jika gubernur bekerja dengan sangat agresif, indikator ekonomi tetap membutuhkan waktu untuk bergerak.
Dimensi Pemerintahan Koordinasi, Bukan Dominasi
Hubungan gubernur dengan bupati/wali kota bukan hubungan atasan bawahan.
Justru ini sering menjadi sumber konflik politik. Ketika warna politik gubernur berbeda dengan sebagian kepala daerah, resistensi muncul penolakan rekomendasi, pengkerdilan fungsi provinsi,
hingga perang opini.
Ada kabupaten/kota yang menjadikan gubernur sebagai alat pembenaran kegagalan mereka sendiri.
Padahal secara administratif, mereka bertanggung jawab langsung atas kinerja daerahnya.
Sementara gubernur hanya bisa memberi arahan, tidak bisa memaksa, dan tidak boleh melampaui batas kewenangan.
Dalam titik ini, gubernur dituntut bijak, dan Gubernur Hidayat memilih jalur itu.
Fitnah sebagai Alat dan Momentum
Tidak dapat dipungkiri bahwa Babel sedang memasuki fase menuju 2029 tahun politik baru.
Sebagian aktor politik lokal menggunakan narasi gagal, isu hukum, fitnah, dan konflik personal untuk membangun panggung politik sendiri.
Gubernur menjadi sasaran karena posisinya strategis sebagai simbol kepemimpinan provinsi.
Kasus Hellyana yang murni hukuman individual dipelintir menjadi narasi konflik internal gubernur wakil gubernur.
Padahal gubernur tidak pernah membawa kasus itu ke ruang politik; justru pihak lain lah yang menjadikan kasus hukum sebagai komoditas politik.
Ini adalah bentuk distorsi politik yang merusak kualitas demokrasi daerah.
Momentum 25 Tahun Babel Saatnya Menatap 25 Tahun ke Depan
Gubernur Hidayat Arsani memilih langkah sederhana tapi penuh makna pembagian sembako kepada rakyat kecil sebagai simbolisasi 25 Tahun Babel.
Pesannya jelas, Babel tidak boleh hanya kuat di panggung politik, tetapi harus kokoh di tingkat akar rumput.
Hari jadi bukan ajang hura-hura, tetapi pemicu refleksi bahwa masih banyak pekerjaan rumah sosial yang harus diselesaikan.
Babel dibangun bukan untuk elite, tetapi untuk masyarakat yang setiap hari berjuang dari pagi hingga malam.
Ini adalah pendekatan pembangunan berbasis moralitas publik, bukan pencitraan.
Dan justru tindakan sederhana ini dianggap mengancam oleh mereka yang selama ini memanfaatkan pesta hiburan sebagai ajang politik terselubung.
Mengembalikan Kejernihan Nalar Babel
Pada usia 25 tahun, Babel seharusnya melahirkan sikap dewasa, bukan memupuk fitnah.
Evaluasi kepemimpinan gubernur harus dilakukan secara objektif, ilmiah, dan adil.
Bukan dibentuk oleh kepentingan sesaat.
Gubernur yang baru bekerja tujuh bulan tidak layak dihakimi dengan fitnah dan parameter kinerja belum sempat ia wujudkan.
Kasus hukum yang berjalan di level individu tidak boleh ditarik menjadi panggung politik murahan.
Babel tidak boleh ditarik mundur oleh ambisi pribadi, politisasi kasus hukum, dan mereka yang hanya ingin memanen kekacauan.
25 tahun adalah momentum membersihkan ruang publik, bukan mengotorinya.
Jika ingin membangun Babel 25 tahun ke depan, kita harus mulai dengan membenahi cara berpikir, bukan membesarkan fitnah.
Gubernur Hidayat Arsani telah memulai langkah itu dengan kesederhanaan, keteladanan sosial, dan komitmen moral.
Gubernur Hidayat Arsani berada pada posisi yang tidak mudah memimpin di tengah fragmentasi politik kabupaten/kota dan sorotan publik yang besar.
Namun sebuah provinsi tidak akan tumbuh jika setiap persoalan selalu dipersonalisasi atau dipolitisasi.
Momentum 25 tahun Babel adalah undangan bagi semua pihak untuk berhenti menciptakan kegaduhan dan mulai menata masa depan.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berteriak.
Sejarah mencatat siapa yang paling sungguh-sungguh bekerja.(*)
Leave a Reply