PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanggil pihak Pertamina, guna mempertanyakan keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan dugaan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Bangka Belitung dalam beberapa hari terakhir.
Dalam audiensi tersebut, pihak Pertamina mengatakan bahwa antrean yang terjadi di sejumlah SPBU di Bangka Belitung dalam beberapa hari terakhir bukan disebabkan oleh kekurangan stok. Hal itu terjadi karena dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada waktu tertentu, faktor cuaca ekstrem yang membuat kapal-kapal pengangkut BBM lambat merapat ke pelabuhan, serta pola pembelian yang menumpuk di jam yang sama.
“Kendala yang terjadi di situasi kondisi daripada pelabuhan kita. Cuaca kita ekstrem, sehingga kapal-kapal lambat merapat. Tapi barangnya ada. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lancar,” kata Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya usai memimpin rapat audiensi dengan Pihak Pertamina di ruang Banmus, Kamis (20/11/2025) sore.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya lagi kelangkaan BBM di Bangka Belitung ini, DPRD Babel memberikan beberapa solusi kepada Pertamina yakni agar adanya tangki timbun karena ini merupakan alternatif yang sangat mudah.
“Kalau kita menunggu untuk membangun pelabuhan masih sangat lama, uangnya dari mana, dengan kondisi negara seperti saat ini, maka solusinya tangki timbun lebih diperbanyak,” kata Didit.
Lanjut Didit, dari pihak Pertamina pun menyatakan bahwa akan ada enam titik untuk penempatan tangki timbun ini, namun saat ini masih dalam studi kelayakan.
“Maka kami (DPRD Babel) akan mengejar ini, enam titik nya dimana saja, tapi yang perlu kita cermati akan adanya IPR, karena dengan adanya IPR nanti kebutuhan BBM kita semakin tinggi,” ujarnya.
Maka itu, pihaknya meminta penyesuaian suplai BBM terkait rencana pengoperasian izin pertambangan rakyat (IPR). Karena Februari 2026 IPR akan segera disahkan.
Jika IPR berjalan, kebutuhan energi sektor ini akan meningkat. Harus ada pemetaan yang terukur dan kemungkinan pembentukan SPBU khusus untuk menampung kebutuhan tersebut.
Sehingga sudah ada aktivitas IPR, maka BBM nya akan mengambil BBM komersil, artinya mereka mengambil non subsidi, tempatnya jangan digabung dengan SPBU yang umum tapi harus ada Pertashop untuk persiapan kebutuhan IPR.
“Jadi para penambang (IPR) nantinya menggunakan BBM komersial non subsidi. Dan kita minta jangan di SPBU umum, tapi cukup satu tempat yakni pertashop, apakah nanti di Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, dan sebagainya, tapi yang pasti khusus untuk pertambangan kita usulkan di pertashop,” tegasnya.
Dengan adanya BBM komersial non subsidi, maka Bangka Belitung akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena penambahan tangki timbun bukan sekadar opsional, tapi kebutuhan strategis. Pertamina harus melihat ini sebagai prioritas,” terangnya.
DPRD juga menekankan perlunya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Dengan adanya solusi dari pertemuan ini, dalam waktu dekat DPRD Babel akan bertandang ke Pertamina, meminta penjelasan dari solusi yang telah disampaikan tadi,” tutup Didit. (chu)
Leave a Reply