PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pastikan tidak ada saldo mengendap terkait pernyataan Menteri Keuangan mengenai adanya dana mengendap milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) sebesar Rp2,1 Triliun.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar bersama Komisi II saat bertandang ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk menelusuri terkait hal tersebut.
“Kemarin saya bersama Komisi II, Badan Anggaran bertandang ke Kemendagri dalam rangka memverifikasi terkait hal tersebut, disana kita diterima langsung oleh Kasubdit dan Ketua Tim Anggaran Kemendagri dan setelah di cek data keuangan di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung per September dan yang ada di Kemendagri sama di angka Rp400 miliar,” kata Eddy Iskandar kepada media ini di Pangkalpinang, Sabtu (1/11/2025).
Dikatakan Eddy Iskandar, jika melihat runtut Keuangan Pemerintah daerah per Januari sampai bulan September itu rata-rata di antara Rp300 sampai Rp500 Miliar.
“Tidak ada bunga deposito, jadi dana yang mengendap Rp2,1 triliun ini tidak ada, kesalahannya dimana, bisa saja kesalahan ada pada pelaporan dari Perbankan kepada Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Lanjutnya, Komisi II akan memanggil pihak perbankan untuk mempertanyakan bagaimana bisa mereka melaporkan sesuatu yang salah.
“Dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil Bank Sumselbabel untuk pertanyakan kenapa terjadi
kesalahan penginputan data keuangan oleh Bank Sumselbabel ke Sistem Bank Indonesia, dimana dana Rp2,1 triliun diduga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bukan milik Pemprov Babel,” katanya.
“Di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk laporanan keuangan karena sama dengan Kemendagri maka sudah clear, tapi persoalan lainnya belum clear, mungkin ada kesalahan dalam penginputan, yang ingin masih minta penjelasan dari Bank Sumselbabel, apa upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut karena mereka juga bagian dari Pemerintah daerah,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply