Diduga Kesalahan Penginputan Data, Komisi II DPRD Babel akan Panggil Bank Sumselbabel

PANGKALPINANG, LASPELA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung akan memanggil Bank Sumselbabel untuk minta penjelasan kenapa terjadi kesalahan penginputan data keuangan oleh Bank Sumselbabel ke Sistem Bank Indonesia, dana Rp2,1 triliun diduga milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bukan milik Pemprov Babel.

“Dalam waktu dekat ini kita akan panggil Bank Sumselbabel minta penjelasan mungkin ada kesalahan dalam penginputan, apa upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut,” ujar Ketua Komisi II DPRD Babel Dody Kusdian, Sabtu (1/11/2025).

Hal ini ia katakan, karena Pimpinan DPRD bersama Komisi II, Badan Anggaran berkunjung ke Kemendagri dalam rangka memverifikasi terkait hal tersebut, setelah di cek data keuangan di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung per September dan yang ada di Kemendagri sama yakni di angka Rp400 miliar.

Artinya Keuangan Pemerintah daerah per bulan Januari sampai bulan September itu rata-rata di antara Rp300 sampai Rp500 Miliar.

“Jadi dana yang mengendap Rp2,1 triliun ini tidak ada, kesalahannya dimana, bisa saja kesalahan ada pada pelaporan dari Perbankan kepada Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi II juga akan memanggil pihak Bank Sumselbabel untuk minta beberapa penjelasan, termasuk persoalan ini.

“Kita tetap akan memanggil Bank Sumselbabel karena banyak hal yang ingin kita tanyakan terkait hal MoU yang selama ini kita lakukan, jadi bukan hal persoalan dana mengendap saja,” cetusnya.

Sebelumnya Komisi II DPRD Babel sudah memberikan peringatan keras kepada Bank Sumselbabel, misalnya permasalahan RKUD yang menjadi konsen di Komisi II, belum lagi terkait evaluasi kerjasama yang selama ini sudah diberikan catatan-catatan dari Komisi II.

“Kita kan ada kerjasama MoU, PKS nya antara Bank Sumselbabel dengan Pemprov, itu kan sudah kita tanda tangani dan sudah kita sampaikan bahwa mereka (Bank Sumselbabel) belum memenuhi kewajiban itu, sehingga kemudian kita (Komisi II) berkirim surat kepada pimpinan untuk mengevaluasi, bila perlu memindahkan RKUD itu,” tutupnya. (chu)