RESHUFFLE kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya telah menarik perhatian publik, khususnya dalam sektor ekonomi. Pergantian menteri yang terjadi di sektor-sektor strategis, seperti ekonomi, keuangan, pendidikan, dan sains, menimbulkan banyak pertanyaan.
Salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah apakah reshuffle ini benar-benar menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan siap menghadapi tantangan ekonomi Indonesia yang semakin kompleks, ataukah ini hanya langkah politik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perekonomian negara?
Sebagai seorang pengamat ekonomi, saya merasa penting untuk menganalisis reshuffle kabinet ini dengan perspektif ekonomi untuk menilai sejauh mana perubahan ini dapat meningkatkan kualitas SDM yang akan memimpin sektor-sektor ekonomi vital di Indonesia.
Reshuffle kabinet seringkali digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, meningkatkan stabilitas politik, serta memberikan sinyal perubahan kepada publik. Namun, dalam konteks ekonomi, reshuffle kabinet tidak hanya sekadar pergantian posisi menteri. Lebih dari itu, reshuffle ini menjadi refleksi dari kualitas SDM yang terpilih dan apakah mereka dapat membawa perubahan yang nyata bagi perekonomian Indonesia.
Mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia, seperti ketergantungan pada ekspor komoditas, rendahnya daya saing industri, dan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar, apakah reshuffle kabinet ini akan menghadirkan pemimpin yang mampu memberikan solusi jangka panjang bagi perekonomian Indonesia?
Dalam pandangan saya, reshuffle kabinet ini harus dilihat dari sudut pandang kompetensi dan kemampuan para menteri untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Salah satu langkah penting yang perlu dianalisis adalah perubahan menteri yang terkait langsung dengan sektor perekonomian. Salah satunya adalah pergantian Menteri Keuangan, yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani, seorang ekonom dengan reputasi internasional yang sangat kuat, kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Sri Mulyani dikenal sebagai seorang technocrat yang sangat kompeten dalam mengelola fiskal negara, memulihkan ekonomi pasca krisis, serta memperkenalkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan sektor keuangan negara.
Sebaliknya, Purbaya, meskipun berpengalaman sebagai ekonom, belum memiliki profil internasional yang setara dengan Sri Mulyani. Apakah penggantian ini akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengacu pada teori kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer (1993), yang menyatakan bahwa kompetensi meliputi pengetahuan teknis, keterampilan, serta motivasi dan sifat individu yang dapat mendukung kinerja di tempat kerja.
Dalam hal ini, meskipun Purbaya mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai, pertanyaannya adalah apakah dia memiliki jejaring internasional dan kemampuan untuk menarik investasi global yang sama dengan Sri Mulyani?
Sebagai menteri yang mengelola sektor fiskal dan keuangan negara, Purbaya perlu menunjukkan bahwa ia mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkenalkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Selain itu, menteri yang memimpin sektor ekonomi harus mampu menghadapi tantangan struktural yang dihadapi Indonesia.
Sejak awal pemerintahannya, Indonesia telah menghadapi masalah besar dalam sektor ekonomi, seperti ketergantungan pada ekspor komoditas, rendahnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, dan ketidakmerataan distribusi ekonomi antarwilayah.
Sebagai contoh, sektor manufaktur Indonesia hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap PDB pada 2020, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Thailand yang kontribusi sektor manufakturnya mencapai lebih dari 30%. Pemerintah saat ini harus memikirkan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing global Indonesia.
Namun, yang menjadi perhatian besar adalah apakah reshuffle kabinet ini benar-benar mengutamakan meritokrasi dalam pemilihan menteri. Sebagai teori yang diterapkan di banyak negara maju, meritokrasi mengharuskan seleksi pejabat publik didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak, bukan hanya loyalitas politik.
Michael Young (1958) dalam teori meritokrasi menyatakan bahwa jabatan publik seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kecerdasan dan usaha terbaik. Sayangnya, dalam banyak kasus, kita melihat bahwa loyalitas politik sering kali lebih mendominasi daripada kemampuan teknis.
Di sektor ekonomi, hal ini sangat penting karena kebijakan ekonomi harus didasarkan pada data dan analisis yang valid, serta mampu mengatasi masalah struktural yang ada.
Selain itu, teori kepemimpinan transformasional juga sangat relevan dalam konteks reshuffle kabinet ini.
Burns (1978) menggambarkan pemimpin transformasional sebagai figur yang mampu menginspirasi pengikut untuk berkembang dan membawa perubahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menteri yang terpilih dalam reshuffle kabinet Prabowo seharusnya memiliki visi yang jelas untuk membawa sektor-sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.
Mereka harus mampu menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi, efisiensi, dan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, jika menteri hanya menjalankan fungsi administratif tanpa visi perubahan yang jelas, maka reshuffle ini akan menjadi sia-sia dan tidak memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Kebijakan ekonomi yang diambil oleh menteri yang baru juga harus berfokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia ke depan.
Sebagai contoh, sektor digital dan teknologi informasi memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing Indonesia. Laporan dari World Economic Forum (2020) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025.
Oleh karena itu, reshuffle kabinet ini harus mempertimbangkan pemilihan menteri yang memiliki wawasan dan pengalaman di bidang digital dan teknologi, yang mampu mempercepat transformasi digital di sektor-sektor ekonomi strategis.
Selain itu, sektor pariwisata juga memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebelum pandemi, sektor pariwisata menyumbang sekitar 10% terhadap PDB Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Meskipun pandemi telah memberikan dampak besar pada sektor ini, namun dengan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi untuk pulih dan bahkan tumbuh lebih besar di masa depan.
Menteri yang terpilih dalam reshuffle kabinet ini harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan, serta mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di dunia.
Dari segi integritas, reshuffle kabinet ini menunjukkan bahwa beberapa menteri memiliki reputasi yang baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Menteri-menteri seperti Sri Mulyani dikenal memiliki integritas yang tinggi dalam mengelola anggaran negara. Namun, bagi beberapa menteri baru yang terpilih, meskipun mereka belum memiliki catatan negatif yang menonjol, belum terlihat simbol integritas yang kuat di mata publik. Integritas menjadi hal yang sangat penting dalam sektor ekonomi, karena tanpa transparansi dalam pengelolaan fiskal dan kebijakan ekonomi, kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil akan terganggu.
Oleh karena itu, untuk menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan kredibel, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa menteri yang terpilih memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipercaya oleh publik.
Meskipun reshuffle kabinet ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa penggantian menteri benar-benar menghasilkan kebijakan yang inovatif dan efisien dalam mengelola ekonomi Indonesia. Sebagai negara dengan potensi pasar domestik yang besar, Indonesia harus memperkuat sektor-sektor yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, mengurangi ketergantungan pada produk impor, dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.
Ke depan, untuk memastikan kualitas SDM dalam kabinet benar-benar unggul, pemerintah harus memperkuat sistem seleksi berbasis meritokrasi yang lebih ketat. Pemilihan menteri harus mengutamakan kapasitas dan kemampuan mereka dalam mengelola sektor ekonomi, serta memiliki visi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan dan keputusan-keputusan besar yang diambil, agar kebijakan ini tidak hanya dianggap sebagai langkah politik semata.
Kesimpulannya, reshuffle kabinet era Prabowo menunjukkan langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, kualitas SDM yang terpilih belum sepenuhnya unggul. Beberapa menteri memang memiliki kompetensi yang baik, tetapi ada pula yang lebih dipilih berdasarkan pertimbangan politik daripada merit. Untuk itu, diperlukan sistem seleksi yang lebih berbasis meritokrasi, transparansi, dan efisiensi dalam pemilihan menteri, serta memberikan mandat yang jelas untuk mendorong kebijakan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan.
Keberhasilan reshuffle ini akan sangat bergantung pada bagaimana para menteri dapat membuktikan diri mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi global, dengan menerapkan kebijakan yang berbasis pada data, meritokrasi, dan integritas. (*)
Leave a Reply