Reses Eddy Iskandar, Warga Curhat soal BPJS hingga Sampah

Avatar photo

PANGKALPINANG, LASPELA –Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, melaksanakan kegiatan Reses di Jalan Gandaria 2 Kecamatan Gerunggang dan di Jalan Gedung Nasional Kota Pangkalpinang pada Sabtu (20/9).

Dalam sambutannya, Eddy membuka pertemuan dengan penuh keakraban. Ia menekankan bahwa reses bukan sekadar forum formal, melainkan ruang silaturahmi untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Alhamdulillah, walaupun turun gerimis, bapak ibu tetap hadir. Hujan itu biasanya membawa berkah. Hari ini, kami di DPRD ditugaskan untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menyampaikannya ke pemerintah. Bahkan hari ini langsung hadir Kepala Dinas Kesehatan agar masyarakat bisa bertanya terkait BPJS dan layanan kesehatan,” ujar Eddy.

Baca Juga  Reses, Pahlivi Tampung Aspirasi dari Pondok Pesantren Al-Muhajjirin

Dalam kesempatan itu, Eddy menyoroti sejumlah isu penting. Di bidang kesehatan, ia menekankan pentingnya keaktifan masyarakat dalam kepesertaan BPJS sebagai perlindungan dasar.

“Kita berdoa sehat selalu, tapi BPJS tetap harus disiapkan agar ketika sakit tidak memberatkan biaya,” katanya.

Selain itu, Eddy juga menyampaikan kontribusi nyata DPRD, seperti perjuangan menghadirkan ratusan titik lampu jalan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, serta penganggaran pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi.

Di luar itu, ia menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang menjadi tantangan bersama. Eddy mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, serta dukungan terhadap komunitas-komunitas pengelola sampah organik maupun daur ulang plastik.

Menurutnya, langkah ini penting agar masalah sampah dapat ditangani sejak dari lingkungan rumah tangga.

Baca Juga  Jalan, Lampu, dan Sampah Jadi Aspirasi Warga Aik Rayak ke Edi Nasapta

Tak hanya itu, Eddy juga menyinggung perlunya pemerintah provinsi memperkuat program bantuan hukum. Ia menilai, masyarakat kerap menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan yang memadai.

“Bantuan hukum ini penting agar masyarakat tidak bingung ketika berhadapan dengan masalah hukum. Pemerintah provinsi seharusnya hadir memberikan pendampingan,” tegasnya.

Masyarakat yang hadir pun memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Eddy berharap melalui kegiatan reses, hubungan antara masyarakat dan DPRD semakin erat.

“Apa yang bapak ibu sampaikan hari ini akan kami perjuangkan di DPRD. Harapannya, pembangunan di Bangka Belitung berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (*/chu)

Leave a Reply