JAKARTA, LASPELA – Stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta dalam beberapa hari terakhir mengalami kekosongan.
Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama konsumen yang selama ini menjadi pengguna loyal merek tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya meminta agar badan usaha pengelola SPBU swasta tidak berlama-lama mengambil keputusan terkait pasokan BBM.
“Sebetulnya semua badan SPBU swasta ini sebetulnya harus punya perencanaan bisnis, kemudian terkait dengan kuota impor mereka sendiri yang mengajukan ke pemerintah. Ada lima badan usaha yang diberikan kuota impor, mereka sendiri yang mengajukan, kemudian ini dimasukkan ke dalam neraca komoditas negara. Jadi mereka mengajukan, kemudian disetujui dan dimasukkan dalam komoditas bensin,” kata Bambang, saat live wawancara di Kompas TV, Kamis (18/9/2025) sore.
Tokoh Nasional asal Bangka Belitung ini menambahkan, pemerintah juga memberikan keistimewaan kepada badan usaha SPBU swasta untuk menambah kuota hingga 10 persen.
“Kalau saya lihat, apakah SPBU ini keasyikan sehingga situasinya seperti ini? Tapi yang jelas adalah memang di satu sisi pelayanan kepada masyarakat, walaupun ini merupakan barang komersil bukan barang subsidi, tetapi kita harus mengatur itu. Saya pikir win-win sudah diberikan,” tegasnya.
Pihaknya juga mengaku sudah melakukan pengecekan kepada Dirjen Migas terkait progres kuota BBM.
Menurutnya, badan usaha SPBU swasta sebenarnya diberi opsi untuk mengambil pasokan melalui Pertamina Patra Niaga.
“Mereka boleh pengadaan BBM-nya melalui Pertamina, dalam hal ini Patra Niaga. Ada dua tawaran yang bisa diambil, yang pertama final product meskipun kabarnya mereka belum setuju, kemudian best fuel,” ujarnya.
Untuk itu, Bambang menekankan agar badan usaha jangan terlalu mengulur waktu. Jika dibiarkan, justru berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Maksud kami badan swasta jangan ngulur-ngulur, kemudian pada akhirnya membuat terlalu gaduh. Karena sebenarnya barang ini mereka cuma hadir di kota-kota besar saja,” katanya.
Ia juga menyinggung soal ketidakjelasan komitmen badan usaha dalam mengambil opsi pengadaan dari Patra Niaga.
“Mereka baru menyatakan ketertarikan (best fuel ke Patra Niaga) tapi setelah saya cek lagi ternyata untuk kebutuhan kuota mereka belum menyampaikan. Jangan terlalu lama, sehingga situasi dibenturkan antara pemerintah dengan konsumen masyarakat. Sudah putuskan saja, karena best fuel keuntungannya tinggal memblanded dengan zat adiktif khusus, sehingga betul-betul menjadi produk mereka,” ujarnya.
Bambang menegaskan, pemerintah tetap membuka ruang bagi SPBU swasta untuk melanjutkan pengadaan BBM-nya, tetapi harus dengan cara yang tepat.
“Kita tidak mengabaikan kesempatan SPBU swasta tersebut untuk pengadaan mereka, tapi inikan persoalan cara. Caranya adalah best fuel yang merupakan bahan baku ini sama standart, baik RON 92, RON 95, RON 98, tinggal beli saja ke Patra. Runding saja harganya yang tidak merugikan konsumen,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar jangan sampai masyarakat justru menjadi korban akibat lambannya pengambilan keputusan.
“Jangan gara-gara ini masyarakat dibenturkan dengan pemerintah, jangan. Ini proses bisnis. Saya pikir ini menjadi momentum, kita juga mendesak SPBU nego yang cepat lah dengan Patra Niaga. Yang penting ini win-win, jangan kemudian situasi ini digoreng,” imbuhnya.
Menurut Bambang, pangsa pasar SPBU swasta hanya sekitar 6 persen dari kebutuhan nasional. Walaupun kecil, tetap ada konsumen setia yang bergantung pada produk mereka.
“Ingat, SPBU swasta market share-nya hanya 6 persen dari kebutuhan nasional, tetapi kita juga tidak mengabaikan harapan masyarakat yang memang misalnya menjadi loyalis merek tertentu, itu tak ada masalah. Tapi jangan juga berlama-lama, runding saja dengan Patra selesai. Jadi kebutuhan terhadap produk mereka tidak terganggu, speknya pun spek mereka,” pungkasnya. (mah)
Leave a Reply