PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali mengikuti rapat koordinasi mingguan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Senin (8/9/2025), dan dihadiri langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian nasional dibahas secara mendalam, mulai dari perkembangan inflasi, kondisi sosial politik, hingga arahan mitigasi terhadap potensi gangguan ketertiban umum di berbagai daerah.
Salah satu poin penting dalam rapat adalah evaluasi kondisi inflasi nasional dan regional. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan dalam rapat, inflasi nasional secara tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 2,37 persen.
Meskipun masih dalam kategori terkendali, secara bulanan (month-to-month) terjadi kontraksi sebesar 0,08 persen.
Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, inflasi year-on-year tercatat sebesar 1,34 persen, dengan kontraksi bulanan sebesar 0,46 persen.
Khusus untuk Kota Pangkalpinang, angka inflasi year-on-year juga berada di angka 1,34 persen, sementara secara month-to-month tercatat kontraksi 0,49 persen.
“Ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi di Kota Pangkalpinang masih terkendali. Namun kita tetap harus waspada dan melakukan intervensi di sektor-sektor tertentu,” ujar Juhaini.
Ia menambahkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi saat ini. Komoditas yang paling memberikan andil terhadap perubahan harga adalah bawang merah, beras, emas, dan perhiasan. Oleh karena itu, langkah-langkah stabilisasi harga pangan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Selain membahas inflasi, rapat juga menyoroti dinamika sosial dan politik yang terjadi di berbagai daerah, terutama terkait meningkatnya aktivitas penyampaian pendapat di muka umum yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
Dari laporan nasional, tercatat sebanyak 144 kabupaten/kota dari 35 provinsi mengalami aksi penyampaian pendapat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 kabupaten/kota tercatat mengalami aksi yang bersifat anarkis, sedangkan 102 kabupaten/kota lainnya masih dalam kondisi kondusif.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Kemendagri memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan enam langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Juhaini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melaksanakan secara lengkap enam langkah tersebut, yaitu:
1. Menggelar rapat koordinasi Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait langkah-langkah pengamanan dan stabilisasi situasi daerah.
2. Melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda guna meredam potensi konflik sosial serta memperkuat komunikasi publik.
3. Menyelenggarakan Apel Kebangsaan dan Doa Bersama, sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik dan sosial.
4. Menggelar Gerakan Pangan Murah, yang akan dilanjutkan dengan operasi pasar murah pada hari Selasa mendatang, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
5. Menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan, guna memperkuat jaring pengaman sosial dan mengurangi potensi gejolak sosial.
6. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Pemkot Pangkalpinang juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Camat, Lurah, serta RT/RW melalui koordinasi dengan Kasat Pol PP untuk menggerakkan kembali ronda malam atau siskamling di lingkungan masing-masing.
“Langkah-langkah ini adalah bentuk komitmen Pemkot Pangkalpinang dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa kondisi tetap kondusif dan masyarakat merasa aman,” tegas Juhaini.
Juhaini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga dalam menjaga suasana yang damai dan tertib, terutama menjelang momen-momen penting seperti pemilu, hari besar keagamaan, dan situasi politik nasional yang sensitif.
“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menghadapi tantangan saat ini. Pangkalpinang harus tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk seluruh warganya,” pungkasnya. (dnd)
Leave a Reply