PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi bersama perwakilan penambang dan pelaku perkebunan dari Kabupaten Bangka Barat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari PT Timah Tbk, berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel dan diterima langsung oleh Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, Senin (8/9/2025).
Audiensi ini membahas sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait aktivitas pertambangan dan perkebunan di Bangka Barat.
Salah satu perwakilan masyarakat Bangka Barat, Rahman, mengungkapkan bahwa permasalahan tambang ini sudah lama terjadi dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
“Permasalahan ini sudah lama terjadi, bahkan berdampak pada anak-anak kami yang seharusnya bisa bersekolah dengan tenang,” ucapnya.
Lanjutnya, melalui audiensi ini diharapkan bisa mendapatkan solusi dari persoalan yang berlarut-larut ini.
“Kami ucapkan kepada DPRD Babel yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Kami merasa banyak terbantu dengan adanya audiensi ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait tata kelola timah yang lebih baik.
Dalam audiensi tersebut, ia meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait keberadaan Satgas PT Timah.
Ia menegaskan bahwa tidak ada razia maupun penangkapan terhadap penambang rakyat. Pesannya jelas: jangan termakan isu yang tidak benar.
“Tidak ada razia apa pun, itu clear. Dan tidak ada penangkapan terhadap tambang-tambang rakyat. Tolong teman-teman media juga memberi informasi yang bijaksana. Jangan kita termakan oleh berita hoax,” cetus Didit.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran Satgas yang dibentuk atas inisiatif PT Timah dari Jakarta semata-mata untuk mendukung pengumpulan data yang dibutuhkan Presiden.
Tujuannya mulia, yakni memperbaiki tata kelola timah agar negara dan masyarakat sama-sama diuntungkan.
“Hadirnya Satgas PT Timah dari Jakarta hanya untuk mendukung data yang diinginkan Bapak Presiden, agar tata kelola timah kita menjadi lebih baik sehingga negara dan masyarakat diuntungkan,” tegasnya.
“Dan Pemerintah berkomitmen untuk menata tata kelola timah agar negara dan masyarakat sama-sama diuntungkan,” tambah Politisi PDI Perjuangan ini.
Namun, Didit tak menampik adanya persoalan terkait harga timah yang membuat bingung masyarakat.
“Masalah harga memang diakui oleh utusan PT Timah. Mereka ternyata tidak memberi harga yang dikatakan Rp60.000, mereka juga kaget. Maka bagi mitra-mitra yang bandel, PT Timah yang akan mengevaluasi kinerja mitra mereka,” jelasnya.
“Kami memastikan bahwa pembayaran kepada mitra akan segera diselesaikan secara langsung, tanpa bertele-tele,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Babel akan mengambil langkah konkret untuk mengawal aspirasi masyarakat. Dimana pihaknya berencana menggelar rapat lanjutan serta kunjungan kerja ke pemerintah pusat.
“Kami akan melibatkan DPRD kabupaten/kota, para bupati, DPR RI hingga DPD RI. Perjuangan ini harus kolektif, bukan hanya di Bangka Belitung. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” sebutnya
Ia menambahkan, DPRD Babel akan menyusun rekomendasi resmi sebagai tindak lanjut hasil audiensi.
“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tapi akan kami kawal sampai ke pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply