Terima Tuntutan Aksi Mahasiswa, Ketua DPRD Babel akan Pangkas Anggaran DL hingga Tunjangan

PANGKALPINANG, LASPELA – Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyatakan dengan tegas bahwa akan memangkas kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah (DL) bagi pimpinan dan anggota DPRD Babel.

“Mulai besok saya akan memangkas kegiatan DL bagi Pimpinan maupun anggota DPRD Babel. Dan termasuk juga tunjangan,” tegas Didit dihadapan ratusan mahasiswa, saat menerima sejumlah tuntutan yang disampaikan ratusan gabungan mahasiswa di Bangka Belitung di Kantor DPRD Babel, Senin (1/9/2025).

“Kita DPRD Babel menerima tuntutan yang disampaikan mahasiswa mulai dari mengangkat berbagai isu daerah sampai nasional,” kata Didit.

Adapun tuntutan yang disampaikan dalam orasi tersebut yakni buntut adanya insiden yang terjadi di Jakarta, kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI, dan isu daerah diantaranya penolakan tambang di Desa Batu Beriga dan sektor ekonomi lainnya.

Selain itu, termasuk dengan permasalahan IUP PT Timah yang di Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah, pihaknya akan memanggil langsung Dirut PT Timah Tbk untuk segera diusulkan pencabutan atas IUP PT Timah di Batu Beriga.

“Dihadapan mahasiswa tadi saya sudah sampaikan bahwa, besok pagi kami (DPRD Babel) akan memanggil Dirut PT Timah untuk segera diusulkan pencabutan IUP Timah Tbk di Batu Beriga,” ungkapnya.

Tak hanya itu, DPRD Babel juga akan segera mengusulkan pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di beberapa Kabupaten.

“Usulan Pencabutan izin HTI saat ini sudah kita sampaikan kepada Dirjen Panologi dan akan kami kawal sampai selesai,” pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa gelar aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (1/9/2025) sore sampai malam hari

Koordinator aksi Alwi Syah mengatakan aksi digelar buntut adanya insiden aparat kepolisian, yang diduga menindas salah satu masa aksi yang ada Jakarta.

“Tuntutan yang kami sampaikan adalah isu nasional baik di DPR mengenai tunjangan mereka, kemudian cara komunikasi mereka dihadapan publik dan mengevaluasi kinerja yang ada di DPR itu sendiri,” ujar Alwi Syah.

Selain isu nasional namun pihaknya juga mengangkat berbagai isu daerah, diantaranya penolakan tambang di Desa Batu Beriga dan sektor ekonomi lainnya.

“Harapannya pasca tuntutan itu ditandatangani, bukan sekedar omon-omon. Lalu narasi bubarkan DPR itu kan adalah narasi bentuk kritikan yang sangat tajam, karena kami muak karena mereka beralih wawenang mereka dari lembaga legislatif,” tutupnya. (chu)