Komisi XII Akhiri Kunjungan Kerja di Babel, Ketua Komisi Bambang Patijaya Harapkan Dukungan Pemprov untuk Program Energi Terbarukan

PANGKALPINANG, LASPELA – Rombongan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengakhiri kunjungan kerjanya di Bangka Belitung (Babel) pada Selasa (12/8/2025).

Keberangkatan rombongan Komisi XII di VVIP Bandara Depati Amir ini diantar langsung oleh Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, Yunan Helmi mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani. Turut hadir juga beberapa pimpinan perangkat daerah.

Diketahui sebelumnya, komisi yang diketuai Bambang Patijaya perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) Babel ini, melakukan rapat dengan tiga perusahaan BUMN yang ada di Babel. Yakni PT Timah, PT Pertamina Patra Niaga Babel dan PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Babel pada Senin (11/8/2025).

Berbagai isu dibahas bersama oleh Komisi XII termasuk atensi berkenaan aspek pertambangan timah di Babel, penanganan kelancaran distribusi atau suplay Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG 3 Kg dan juga listrik maupun energi terbarukan.

“Lewat FGD, kami juga membahas terkait lingkungan dan investasi di Babel,” ujar Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya.

Tentunya lewat kunjungan kerja ini, lanjut Bambang Patijaya dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar adanya upaya percepatan transisi energi terbarukan dan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Termasuk juga ke pemerintah provinsi, kami harap dapat memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang akan dijalankan terkait energi terbarukan. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan ini,” kata Bambang Patijaya.

Dalam kesempatan itu juga, ia menerangkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Komisi XII DPR RI untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di bidang energi, sumber daya mineral, lngkungan hidup dan investasi.

“Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor-sektor tersebut,” imbuhnya. (*/chu)