PANGKALPINANG, LASPELA – Debat calon Wali Kota dan calon Wali Kota Pangkalpinang berlangsung dengan topik strategis seputar percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya terkait drainase, sanitasi, dan jaringan air bersih.
Debat yang berlangsung seru menyoroti pentingnya infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap pertumbuhan penduduk serta perubahan iklim.
Keempat kandidat Calon Wali Kota menyampaikan visi dan strategi masing-masing dalam waktu yang terbatas. Isu banjir, pengelolaan sampah, dan keterbatasan anggaran menjadi titik bahas utama dalam perdebatan publik pertama para calon wali kota dan wakil wali kota.
Calon Wali Kota nomor urut tiga, Udin, menekankan pentingnya pembangunan drainase vertikal sebagai pelengkap drainase horizontal yang sudah ada. Ia menilai selama ini perencanaan yang baik tidak dilaksanakan secara optimal.
“Pangkalpinang sudah lama merencanakan kolam retensi tapi tidak dibangun dengan maksimal. Kita harus bangun drainase vertikal, terutama dari titik-titik tinggi seperti RSUD agar bisa menampung debit air yang besar,” ujar Udin.
Sementara itu, Basit menyoroti permasalahan penyumbatan drainase yang disebabkan oleh sampah. Ia menekankan pentingnya edukasi dan pemilahan sampah dari tingkat keluarga.
“Permasalahan ini bukan hanya soal pembangunan, tapi juga kesadaran. Harus dimulai dari rumah, restoran, dan tempat usaha lainnya. Sampah organik dan anorganik harus dipisahkan sebelum masuk ke TPA. Ini akan mengurangi beban drainase,” jelasnya.
Calon lain, Eka, menggarisbawahi perlunya kerja sama antar kabupaten dan kota dalam pengelolaan hulu dan hilir. Ia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui proyek padat karya.
“Pendangkalan di hulu berdampak besar ke wilayah kita. Maka harus ada kolaborasi lintas wilayah. Dan yang terpenting, masyarakat dilibatkan secara aktif, agar timbul rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga infrastruktur,” tutur Eka.
Sementara Molen menyoroti keterbatasan anggaran APBD Kota Pangkalpinang, yang menurutnya hanya mampu digunakan sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
“Kata kuncinya adalah kepala daerah harus bisa cari duit. Kalau mengandalkan APBD saja, kita tidak akan sanggup mengatasi banjir dan pembangunan lainnya,” ujarnya tegas.
Menutup sesi, Udin kembali menegaskan komitmennya dalam mencari sumber dana di luar APBD.
“Insya Allah saya adalah Calon Wali Kota yang bisa mencari dana demi kemajuan kota kita,” pungkasnya. (dnd)
Leave a Reply