PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menggandeng Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Wilayah Bangka Belitung untuk mewujudkan Pulau Belitung sebagai kawasan bebas karbon yang berdaya saing global.
“Hari ini saya berkunjung ke Bakamla RI untuk memperkuat langkah strategis mewujudkan program yang digaungkan oleh Pemprov Babel yakni Free Carbon Island, yang mana kami ingin menjadikan Pulau Belitung sebagai kawasan bebas karbon yang berdaya saing global,” kata Wakil Gubernur Babel Hellyana usai melakukan kunjungan, Kamis (7/8/2025).
Hellyana menyebutkan, sinergi ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bakamla beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat pentingnya kolaborasi multipihak dalam mendukung transisi energi hijau dan pengembangan potensi bisnis karbon di wilayah pesisir.
“Ketika saya memaparkan konsep Free Carbon Island, Pak Kepala Bakamla langsung antusias. Beliau menyampaikan ketertarikan untuk berkolaborasi, termasuk dalam konteks pelestarian pesisir dan penguatan masyarakat,” ujarnya.
Hellyana melihat Pulau Belitung dinilai memiliki potensi besar sebagai model percontohan nasional, sejalan dengan target Jeju Island di Korea Selatan yang menargetkan netral karbon pada tahun 2030.
Selain itu, jumlah penduduk yang relatif kecil dan tingkat emisi rendah, Belitung juga memiliki kekayaan alam seperti mangrove dan rumput laut yang sangat mendukung penyerapan karbon.
“Konsep Free Carbon Island sendiri telah mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” ungkap Hellyana.
Lanjutnya, saat ini terdapat lebih dari 1.400 lubang bekas tambang timah dan lahan kritis di Babel yang perlu direklamasi.
“Tentu upaya ini akan diintegrasikan dengan penanaman pohon, restorasi mangrove, dan pemanfaatan skema karbon sebagai sumber pembiayaan baru yang inklusif,” terangnya.
Untuk mewujudkan ini semua, Wagub Babel mengajak semua pihak dalam hal ini pemerintah, swasta, dan komunitas, untuk bersatu dalam menyukseskan inisiatif ini, karena aksi ini nyata yang paralel dengan penyusunan regulasi
“Kami juga berharap PT Timah, Dinas Kehutanan, hingga komunitas masyarakat bisa bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk menurunkan emisi melalui reklamasi dan penghijauan,” harap orang nomor dua di Bangka Belitung ini.
“Selain itu kepada masyarakat juga harus bergerak sekarang.Kami juga sudah mulai membangun sinergi dengan komunitas mangrove dan pengelolaan sampah seperti di Parit 6, karena kita tidak bisa menunggu regulasi selesai dulu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Stasiun Bakamla RI wilayah Bangka Belitung (Babel) Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program ini. Tak hanya melalui pengawasan keamanan laut, Bakamla juga melalui pendekatan konservasi pesisir yang berkelanjutan.
“Kami punya kewenangan untuk mendukung konservasi sumber daya kelautan. Saat ini kami tengah menyiapkan program Relawan Penjaga Laut dan revitalisasi Desa Maritim seperti di Kurau Timur Bangka Tengah,” jelasnya.
Yuli Eko juga menyoroti potensi ekonomi karbon dari konservasi bakau dan laut. Ke depan diharapkan masyarakat bisa mendapat penghasilan dari perawatan dan pelestarian ekosistem karbon.
Konsep ini sejalan dengan mekanisme perdagangan karbon global. Negara atau perusahaan dengan emisi tinggi membeli kredit karbon dari wilayah yang menyerap karbon, seperti Belitung.
“Masyarakat kita nantinya bisa hidup dari menjaga alam, bukan hanya jadi nelayan. Ini bisa menjadi peluang ekonomi baru,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply