PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang menargetkan nol kasus stunting (zero stunting) pada akhir tahun 2026 mendatang. Target ambisius ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Miego, dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di ruang pertemuan Inspektorat Kota Pangkalpinang, Selasa (29/7/2025).
Dalam arahannya, Miego menekankan pentingnya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja sama dan bersinergi.
Menurutnya, masalah stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tetapi juga harus ditangani lintas sektor seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perkim, Dinas Sosial, DP3AKB, Bagian Kesra, hingga Baznas.
“Kalau kita berkoordinasi dan bekerja bersama-sama, saya rasa target ini bisa cepat tercapai. Jumlah kasus stunting kita juga tidak terlalu besar. Yang penting sekarang adalah komitmen dan kerja nyata di lapangan,” ujar Miego, Selasa (29/7/2025).
Ia menyebutkan tiga fokus utama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pertama, data harus akurat.
Sekda mengakui sebelumnya ada ketidaksinkronan data antar OPD, sehingga berdampak pada intervensi yang tidak tepat sasaran. Karena itu, ke depan, validasi data menjadi hal yang sangat ditekankan.
Kedua, setiap instansi dan stakeholder wajib memiliki rencana aksi yang jelas. Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD harus dituangkan dalam program konkret yang bisa diukur hasilnya. Ketiga, fokus. Semua pihak harus benar-benar fokus pada lokus intervensi, dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi antarlembaga.
“Yang paling penting adalah fokus dan kerja nyata. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan, dan kita dorong terus agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Salah satu program yang masih terus digalakkan adalah Program Telur untuk anak-anak stunting, yang merupakan inisiatif sukarela dari ASN maupun masyarakat umum. Meski tidak bersifat wajib, program ini diyakini dapat menjadi bentuk kepedulian yang berdampak positif bagi anak-anak yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pangkalpinang, Agustu Afendi, menyampaikan bahwa pihaknya optimistis target zero stunting bisa dicapai.
Berdasarkan data 2023, angka stunting di Pangkalpinang berada di angka 20,6 persen dan berhasil turun menjadi 14,4 persen pada 2024 berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia).
“Penurunan ini cukup signifikan. Intervensi dilakukan bersama OPD terkait, masing-masing punya peran. Misalnya Dinas Kesehatan menangani layanan gizi, Dinas Sosial dengan bantuannya, dan lainnya,” ungkap Agustu.
Intervensi yang dilakukan meliputi dua jenis: spesifik dan sensitif. Intervensi sensitif mencakup program-program seperti pembangunan rumah layak huni, penyediaan jamban sehat, hingga sumur bor yang akan terus digulirkan sebagai bentuk dukungan terhadap perbaikan kondisi lingkungan masyarakat.
Lebih jauh, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, dimulai dari masa remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga bayi dan balita.
“Mitigasi terhadap penyebab utama stunting perlu dilakukan secara menyeluruh. Masalah kesehatan, gizi, pola asuh hingga kondisi lingkungan harus ditangani bersamaan,” tutup Agustu.
Dengan sinergi, fokus, dan kerja nyata dari seluruh pihak, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap dapat benar-benar mewujudkan target zero stunting pada 2026. (dnd)
Leave a Reply