80 Warga Pangkalpinang Jadi Pekerja Ilegal di Luar Negeri, Juhani Tekankan Keluarga Filter Pertama Pencegahnya

Editor: Iwan Satriawan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkapinang, Juhaini, Rabu (9/7/2025).

PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mencegah warga terjebak pada pekerjaan ilegal di luar negeri, seperti judi online dan aktivitas scam.

Edukasi berbasis komunitas dinilai lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bangka Belitung, khususnya dari Pangkalpinang.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, saat mewakili Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanganan PMI yang digelar di Swiss Bell Hotel, Rabu (09/07/2025).

“Banyak kasus bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko kerja ilegal. Keluarga seharusnya menjadi filter pertama sebelum seseorang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri,” ujar Juhaini.

Ia menambahkan bahwa keluarga dan lingkungan sekitar perlu aktif mengawasi dan mendampingi proses keberangkatan calon PMI, terutama ketika penawaran kerja datang dari pihak-pihak yang tidak jelas legalitasnya.

Data terakhir menunjukkan terdapat sekitar 80 warga Pangkalpinang yang tercatat sebagai migran, dengan satu orang di antaranya masih tertahan di luar negeri karena kasus pekerjaan ilegal.

Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini tengah berkoordinasi dengan BP2MI Wilayah Sumatera Selatan untuk membantu pemulangan dan pemulihan para PMI yang terdampak.

“Dukungan keluarga dan komunitas bisa menjadi benteng utama. Kami juga mendorong masyarakat melapor jika mengetahui ada perekrutan kerja ke luar negeri yang mencurigakan,” tegas Juhaini.

Pemkot juga berencana menggandeng tokoh masyarakat, RT/RW, dan organisasi pemuda untuk menyebarkan informasi yang benar tentang prosedur kerja ke luar negeri yang legal dan aman.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus penipuan dan perekrutan ilegal yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat. (dnd)

Leave a Reply