Status Pulau Tujuh, Edi Nasapta Sarankan Gubernur Ambil Langkah Persuasif Ketimbang Harus ke MK

PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta menyarankan kepada Gubernur Babel Hidayat Arsani untuk mengambil langkah persuasif ketimbang harus langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan permasalahan sengketa Pulau Tujuh antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepulauan Riau.

“Dari pada repot-repot mau ke MK, Pak Gubernur bisa melakukan pendekatan persuasif kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencari titik terang permasalahan sengketa Pulau Tujuh ini,” ujarnya kepada media ini, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, jika Gubernur Babel mengambil langkah persuasif, DPRD mendukung untuk mengembalikan statusnya Pulau Tujuh ke Bangka Belitung.

“Saya juga berharap kepada Pak Gubernur jangan terlalu gegabah mengambil keputusan harus ke MK. Kalau ditolak, kalau kalah ya selesai karena ini Konstitusi tertinggi,” katanya.

Menurutnya, langkah untuk ke Mahkamah Konstitusi perlu diimbangi dengan data-data dan bahan yang lengkap, hal ini perlu karena untuk menghindari keputusan yang tidak diinginkan khususnya bagi Provinsi Bangka Belitung.

“Saya berharap jangan berseteru dulu, takutnya jika sudah ke MK lalu ditolak yang malu itu kita. Takutnya nantinya tidak tepat, siapa tau tim hukumnya belum terlalu kuat dan alasan mengajukan keberatan di MK tidak mengena sasaran malah ujung-ujungnya kena tolak,” sebut Politisi Partai Nasdem ini.

Bila perlu, Edi Nasapta menyarankan kepada Gubernur atau Wakil Gubernur terlebih dahulu mendatangi Pulau Tujuh untuk menentukan arah kebijakan, karena dirinya melihat sampai sejauh ini penduduk yang tinggal di sana sama sekali tidak ada upaya masuk ke Bangka Belitung ini.

“Untuk itu perlu adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Kalau perlu kita datang dulu kesana, ajak saya serta pimpinan DPRD untuk melihat kondisi secara langsung,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan eksekutif untuk memberikan pemahaman kepada Mendagri, terkait status Pulau Tujuh yang memang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Bangka Belitung.

“Kita juga harus introspeksi diri, cukup tidak porsi kita untuk membangun Pulau Tujuh. Lalu langkah apa untuk membangun, memberikan porsi anggaran APBD hingga porsi pehatian untuk Pulau Tujuh,” tutupnya. (chu)