PANGKALPINANG, LASPELA – Persoalan pembukaan lahan sawit dengan merambah hutan konservasi dan daerah aliran sungai (DAS) Bikang yang mengancam keberlangsungan ratusan hektar persawahan petani Rias mendapat atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Komisi II DPRD akan berkirim surat mendesak Gubernur Hidayat Arsani turut mengintervensi permasalahan yang berdampak terhadap ketahanan pangan Babel kedepan.
Diharapkan adanya campur tangan Gubernur persoalan yang menjadi kekhawatiran para petani Rias dapat terselesaikan.
“Kemarin kita sudah melakukan audiensi dengan Aliansi Masyarakat dan Pertanian Menggugat Kabupaten Bangka Selatan, mereka menyampaikan penolakan keras atas perambahan Aliran Sungai Das (DAS) yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap pengairan sawah masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPRD Babel Dody Kusdian di Pangkalpinang, Kamis (12/6/2025).
“Untuk itu dengan kita berkirim surat ke Pak Gubernur nanti harus ada intervensi, dan memerintahkan kepada Bupati dan pemerintah terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” sambungnya.
Kendati demikian, jika persoalan ini masuk ke ranah hukum, maka akan diserahkan kepada APH untuk menindaklanjuti agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
“Karena persoalan ini pasti akan berdampak besar terhadap ketahanan pangan di Bangka Belitung, perambahan DAS yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap pengairan sawah masyarakat,” ujarnya.
Hulu kawasan hutan konservasi dan DAS Bikang yang merupakan sumber resapan dan cadangan air baku untuk mengairi Bendungan Mentukul, Embung Pumpung, dan Embung Yamin di Desa Rias, Kecamatan Toboali kini sebagian besar telah rata dihajar pembukaan lahan kelapa sawit.
Selain itu, pihaknya juga meminta pihak terkait menindaklanjuti, misalnya terkait kewenangan DAS bagaimana menganalisa hal tersebut.
“Jangan sampai ada pembiaran, membiarkan itu dirusak, bagaimana pun ini sudah ditetapkan oleh Menteri/Presiden bahwa ini areal pertanian jangan sampai jadi areal perkebunan, nanti sawah jadi sawit gitu, karena ini salah satu lumbung pangan Bangka Belitung,” sebut politisi Partai PKS ini.
Selain itu, Dody menjelaskan, bahwa ketersediaan pangan di Bangka Belitung saat ini baru mencapai 30 persen, salah satu penyumbang terbesar berasal dari Desa Rias.
”Kalo ini kemudian rusak bagaimana ketahanan pangan di Babel kedepan? Ini akan jadi problem yang besar,” pungkasnya.
Sementara itu, pada saat audiensi Ketua Aliansi Hidayat Tukijan menyampaikan berdasarkan pernyataan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa perusahaan yang menggarap pembukaan lahan perkebunan sawit di kawasan tersebut tidaklah memiliki HGU (Hak Guna Usaha).
“Pernyataan dari BPN bahwa mereka tidak izin, tidak memiliki HGU, sementara HGU merupakan dasar perusahaan untuk melakukan aktivitas, ketika mereka tidak punya HGU otomatis mereka ilegal kan,” tanyanya.
“Dan seharusnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah hukum, mereka menyetop kegiatan sehingga tidak merusak lebih parah kawasan resapan di Bendungan Mentukul,” cetusnya.
Untuk itu, pihaknya mendatangi DPRD Babel dengan harapan permasalahan ini segera terselesaikan.
“Selain itu atas dasar itu pula, pemerintah daerah sudah sepatutnya mengambil tindakan hukum atas perbuatan pembukaan lahan tersebut, bukan malah terkesan seperti melakukan pembiaran,” jelasnya.
Dia menyebutkan, 2-3 tahun mendatang mungkin hanya bisa mendengar Desa Rias ini pernah menjadi kawasan tanaman pangan, sentra pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun seiring berjalan waktu dengan rusaknya bagian hulu.
“Ini akan merusak supply air dari bendungan mentukul, yang pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh para petani, rusaknya kawasan hulu lantaran menjadi perkebunan sawit,” ungkapnya.
Untuk itu, Tukijan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal hal ini.
“Mari saling bergandengan tangan untuk dapat menjaga kawasan sentra pangan Bangka Belitung, sehingga Babel ini mampu menjadi daerah yang memiliki ketahanan pangan yang baik,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply