TOBOALI, LASPELA – Aktivis Pemerhati Sosial Kabupaten Bangka Selatan, Muhammad Rosidi menyoroti kritikan yang dilontarkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Sony Dewangga ihwal perform musik Dj Sugara, di Kawasan Simpang Lima Habang Toboali pada Sabtu (14/6/2025) malam kemarin.
Menurut Rosidi, kritikan oknum anggota DPRD Basel itu yang menyebut acara kolaborasi antara permainan Dj Sugara dan penampilan Zumba pada Sabtu 14 Juni 2025 malam kemarin kurang memperhatikan aspek lingkungan sosial, dan nilai edukatif ke semua kalangan termasuk anak-anak di bawah umur.
“Ada juga dalam postingan akun Tiktoknya dengan vt menyebutkan, wisata Simpang Lime Toboali ni guys bukan Diskotik!!. Kasihan banyak anak kecil menikmati musik dj nanti jadi kebiasaan!!, stop jangan rusak anak Bangka Selatan dengan hal-hal begini. Saya rasa keritikan ini terlalu lebay dan berlebihan oleh seorang anggota DPRD yang merupakan perwakilan rakyat Basel,” kata Rosidi, Senin (16/6/2025).
Selain itu, ia juga menyebut bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang lebih jauh lebih besar untuk dikritik seorang anggota DPRD, menjalankan fungsi kontrol pengawasan terhadap pemerintah daerah.
“Kalau berani, kritik atau sorot kinerjanya Pemkab, kebijakan Bupati, dan masih banyak hal yang perlu dikritik saat ini. Sehingga levelnya lebih tinggi dari masalah yang hanya sepele seperti perform DJ yang dilaksanakan di simpang lima tersebut, padahal mereka ini untuk meningkatkan ekonomi UMKM untuk memajukan pariwisata di Basel,” terangnya.
Ia menyebutkan bahwa dirinya hadir di dua event DJ tahun baru dan yang malam kemarin yang dikomplain okeh oknum anggota DPRD Basel ini. Pada perform malam tahun baru itu yang dihadiri oleh perkopimda itu lebih heboh lagi.
“Mengapa oknum dewan ini tidak muncul untuk berkomentar, tapi DJ malam kemarin masih wajar-wajar, dan kami anggap biasa saja. Malah dia komplain dan disondingkan dengan masalah Kabupaten layak anak yang merusak generasi anak-anak Basel, ini sangat jauh sekali dari hal-hal yang besar, serta juga sangat pantas untuk dikritik oleh wakil rakyat Basel,” sebut Rosidi.
Dikatakan Rosidi, contohnya yang pertama kalau anggota DPRD Basel berani mengkritik masalah hutan negara yang diperjualbelikan hanya bermodalkan kuitansi melalui broker broker membuat sp3t lalu dijual belikan ke pengusaha-pengusaha, termasuk daerah aliran sungai (DAS) yang untuk pengairan persawahan di desa rias.
“Hal ini sudah penah disampaikan langsung perwakilan masyarakat di RDP DPRD Basel Kabupaten, tapi hasilnya tidak ada hanya wacananya saja, dan tidak ada rekomendasi dari dewan Kabupaten, sampai-sampai masyarakat Basel datang ke dewan provinsi untuk bertanya nasib mereka terkait masalah tersebut, ini sangat miris sekali,” katanya.
Ia menjelaskan, kedua masalah survei SPI indeks KPK tentang korupsi yang terjadi, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Basel yang tertinggi. Ketiga masalah temuan aset yang tidak kunjung selesai, masalah BUMD badan usaha milik daerah yang tidak tuntas tuntas yang juga dikawal oleh LSM tombok, Mawardi bahwa masalah BMT ini sangat ribet sekali seperti kanker stadium 4.
“Kelima masalah yang harus disoroti oleh Pak dewan inisial SD, masalah kasus pencabulan anak-anak yang ada di Basel, terutama yang terjadi di pondok pesantren ilegal di daerah Kecamatan Payung, tentunya ini sangat miris sekali, kalau berbicara Kabupaten layak anak untuk pak Dewan, dan hal ini menjadi atensi langsung Kapolda untuk ditindaklanjuti permasalahan hukumnya,” jelas Rosidi.
“Keenam, masalah pertambangan ilegal yang ada di darat maupun di laut, dan masalah penyelundupan dari pelabuhan Belitung ke pelabuhan sadai, kenapa seakan-akan ada pembiaran. Seharusnya sebagai anggota DPRD, saya sarankan mengkeritiklah hal-hal levelnya lebih tinggi sedikit yang benar-benar harus dikritisi, karena masih banyak persoalan besar yang menjadi keritikan bukan masalah perform Dj, mereka ini sukarela menampilkan keahlian demi meramaikan tempat wisata kita, sehingga tumbuh perekonomian dari sisi UMKM,” lanjut Rosidi.
Rosidi juga mengungkapkan tentang masalah pertumbuhan ekonomi yang saat ini mulai melesu khususnya di Basel. Seharusnya sebagai anggota DPRD Basel memikirkan bagaimana solusinya jangan sampai malah menggerus ekonomi masyarakat.
“Bukanlah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berbicara bahwa di Simpang Lima tidak layak adanya DJ. Tentunya, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM, kalau wisatawan lokal maupun luar tidak mau datang gara-gara penyampaian oleh seorang oknum anggota dewan ini, apakah mau tanggung jawab,” ungkapnya.
Ia berharap dibalik kritikan oleh oknum anggota DPRD Basel tersebut harus menyatakan pada perbuatan yang telah terjadi.
“Karena, dibalik kritikan dan sorotan yang dilakukan oknum anggota DPRD Basel ini, masih banyak yang lebih penting untuk dikriktik dan disampaikan kepada seluruh masyarakat Basel, jangan sampai apa yang telah diucapkan menjadi abu-abu,” tukasnya.
Terpisah, Sony Dewangga saat dihubungi media ini belum bisa berkomentar banyak, ia lebih memilih diam menyikapi polemik ini.
“Izin, ku dak ngeluarin statement dulu ok biar lah diem bai dulu,” pungkasnya. (Pra)
Leave a Reply