Dengar Suara Nelayan Bangka Barat, Besok DPRD Babel dan Tim akan Cek Langsung ke Lokasi

PANGKALPINANG, LASPELA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mengambil langkah cepat merespon suara puluhan nelayan dari perairan Bembang dan Teluk Nipah, Kabupaten Bangka Barat, yang mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/6/2025), untuk menyampaikan kekhawatiran serius mereka terhadap aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di wilayah tangkapan mereka.

Para nelayan yang tergabung dalam komunitas lokal ini mengungkapkan bahwa keberadaan KIP tidak hanya mengganggu aktivitas melaut, tetapi juga merusak ekosistem laut yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.

Didit Srigusjaya, yang menyimak dengan serius keluhan dan aspirasi para nelayan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami tidak akan membiarkan situasi ini terus mengambang. Besok pagi, tim gabungan dari DKP, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan PT Timah akan turun langsung ke lapangan untuk cek fakta,” ungkapnya tegas.

Langkah cepat ini diambil agar semua pihak nelayan, pemerintah, dan perusahaan tambang bisa menemukan titik temu yang adil.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, Agus Suryadi, menjelaskan bahwa KIP yang beroperasi di wilayah tersebut memang mengantongi izin PKPRL seluas 92 hektare dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, ia menegaskan bahwa aktivitas KIP harus tetap berada di zona yang telah ditentukan.

“Jika mereka bekerja di luar zona izin, itu sudah pelanggaran. Kami akan pantau melalui sistem VMS (Vehicle Monitoring System) dan akan bertindak bila ditemukan pelanggaran,” kata Agus.

Dengan adanya rencana pengecekan langsung ke lapangan, nelayan berharap langkah konkret ini dapat membawa keadilan ekologis sekaligus menjaga sumber mata pencaharian mereka.

Dalam audiensi tersebut, Ketua BPD di daerah itu, Sony Suwandi menegaskan hampir seluruh warga di desa tersebut menggantungkan hidup dari laut.

“Sekitar 80 persen dari 2.000 jiwa adalah nelayan. Jika laut rusak, habis juga masa depan kami,” ujar Sony.

Sony menekankan bahwa lumpur buangan KIP sangat merusak lingkungan laut, mengancam ekosistem dan populasi ikan, serta memicu keresahan di kalangan nelayan.

“Lumpurnya itu merusak. Kami minta pemerintah daerah segera ambil langkah pencegahan sebelum kerusakan semakin parah,” tegasnya. (chu)