JAKARTA, LASPELA– Hingga saat ini, polemik terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat masih menjadi perhatian nasional.
Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran dari sebagian kalangan masyarakat, tokoh adat, dan pemerhati lingkungan terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyoroti pentingnya penanganan persoalan tambang nikel di Raja Ampat secara terukur dan objektif.
Ia menegaskan, para Menteri dalam Kabinet Merah Putih seharusnya memprioritaskan kerja sama lintas sektor, bukan justru mencari perhatian publik demi kepentingan politik pribadi.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan. Setiap pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik,” ujar Bambang Patijaya dalam keterangan resmi, Senin, (9/6/2025).
Menurutnya, hingga kini situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan obyektifikasi.
Oleh sebab itu, semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.
“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” kata Bambang.
Bambang juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Menteri ESDM yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara sebagai bentuk kehati-hatian.
Namun, ia menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup.
Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.
“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” tegas Bambang.
Ia mengingatkan bahwa semakin besar kegaduhan yang ditimbulkan, maka semakin jauh penyelesaian dari tujuan awalnya.
“Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” demikian kata Bambang Patijaya. (*/Wan)
Leave a Reply