SUNGAILIAT, LASPELA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Marianto merespon adanya kebijkan pemerintah pusat yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran di tengah efisien anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah harus melihat beberapa aspek terkait kebijakan tersebut.
“Yang pertama, apakah kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk itu, lebih-lebih harus dilihat dari sesensinya kegiatan tersebut,” kata Marianto, melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (9/6/2025).
Hal lainnya, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemda juga harus sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, yang notaben daya beli menurun karena kurangnya pendapatan.
“Bahkan kosong (pendapatan), sehingga perut rakyat lapar saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, adanya kebijakan ini justru pemerintah daerah memikirkan sumber pendapatan yang mendongkrak geliatnya ekonomi rakyat.
“Intinya perlu kehati-hatian serta perlunya sensitivitas kondisi ekonomi rakyat saat ini,” tukasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan ini boleh dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan.
Ia mengatakan mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi.
Namun demikian, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut.
Menurutnya, mengurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada alokasi anggarannya. (mah)
Leave a Reply