SUNGAILIAT, LASPELA–Pj Sekda Bangka, Thony Marza menyatakan bahwa di kabupaten Bangka, perempuan memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan ekonomi keluarga bahkan daerah.
“Penguatan kapasitas ekonomi perempuan dipastikan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki ketimpangan gender,” ungkap Thony Marza, Kamis (5/6/2025)
Karenanya mengalokasikan investasi dan sumber daya yang memadai untuk mendukung Perempuan menjadi sangat penting.
Selanjutnya dinyatakan bahwa permasalahan gender saat ini adalah perempuan Indonesia justru berada dalam pusaran ketidakadilan sistemik, baik dalam kesempatan ekonomi maupun dalam pembangunan.
Laporan Global Gender Gap Report 2023 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menunjukkan indeks kesenjangan gender (IKG) di Indonesia tahun 2022 berada di angka 0,697 dan stagnan paling tidak selama empat tahun terakhir.
Kondisi relatif sama juga terjadi di Kabupaten Bangka. BPS Bangka 2019 melaporkan IKG Kabupaten Bangka tahun 2018 berada diangka 0,500 dan juga relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Bappeda Bangka, Pan Budi Marwoto menyatakan jika persoalan pembangunan gender ini tidak direspon dengan baik, dapat dipastikan ketimpangan gender di Kabupaten Bangka akan terus meningkat dan berdampak terhadap stagnasi pembangunan daerah, meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, menurunkan IPM dan mempersulit pencapaian asta cita dan SDG’s.
“Ekonomi peka gender menjadi upaya yang signifikan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mendukung pemberdayaan perempuan. IMF 2022 menyatakan bahwa kebijakan makroekonomi peka gender dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta menurunkan ketimpangan gender dalam pendapatan,” jelas Pan Budi.
Menurut Pan Budi, ekonomi peka gender penting untuk menyikapi kebijakan yang melibatkan risiko ketidaksetaraan gender, termasuk dalam ruang kerja yang bersifat informal, dimana lebih dari 80% porsi penggiat industri rumah tangga di Kabupaten Bangka didominasi oleh perempuan.
“Sayangnya, mereka masih menemui hambatan krusial untuk memulai dan atau mengembangkan bisnisnya. Keterbatasan akses ketrampilan, permodalan, perizinan, proses produksi, sertifikasi halal dan pemasaran adalah faktor utamanya,” ungkap Pan Budi.
Pemkab Bangka meresponnya dengan rencana “Penguatan Ekonomi Peka Gender melalui Industri Pangan Rumah Tangga Terintegrasi”.
“Pemkab Bangka memberikan fasilitasi penguatan kapasitas, kredit mikro tanpa bunga tanpa agunan, kemudahan perizinan digital, pendampingan proses produksi, sertifikasi halal hingga pemasaran berbasis retail dan market place kepada pelaku industri pangan rumah tangga secara integratif,” jelas Pan Budi.
Kebijakan yang merespon kejadian covid 19 tahun 2020 ini berhasil menurunkan angka ketimpangan gender dari 0,500 menjadi 0,401, meningkatkan indeks pembangunan gender dari 87,17 menjadi 89,07. (*/rel)
Leave a Reply