PANGKALPINANG, LASPELA–Perjuangan anggota DPR RI, Bambang Patijaya sebagai salah satu wakil masyarakat Bangka Belitung di Senayan kini membuahkan hasil.
Jika sebelumnya royalty timah flat 3 persen, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 pemerintah telah menetapkan kenaikan royalty timah disesuaikan menjadi progresif, berkisar antara 3% hingga 10%.
Besaran kenaikan ini akan dipengaruhi oleh harga pasar.
Imbasnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi pusat aktivitas pertambangan PT Timah Tbk akan menerima dana bagi hasil dengan kisaran Rp 100 sampai 300 Miliar dari sebelumnya hanya berkisar di angka Rp 61 Miliar setiap tahun.
Usulan kenaikan royalti timah ini sendiri sudah diperjuangkan Bambang Patijaya yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi XII DPR RI tersebut sejak periode pertama ia menjadi anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Babel, Bonda Sasongko menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba) pemerintah daerah lebih besar lagi menerima Royalti timah.
“Dengan adanya kenaikan royalti timah 3-10 persen berdasarkan hitungan dari ESDM, kita bisa menerima Royalti sekitar Rp100-300 Miliar lebih besar dari Rp61 Miliar,” jelasnya, Jumat (30/5/2025)
Bonda menambahkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) pada dasarnya bebas dipakai untuk apapun itu.
“DBH dari royalti ini bebas kita pakai dalam arti untuk kebutuhan daerah sendiri mau bangun apa, tapi jangan lupa bahwa DBH ini juga salah satunya untuk reklamasi, makanya harus ada kegiatan seperti di Lingkungan Hidup,” sebutnya.
Untuk Pembangunan Infrastruktur
Sebelumnya, dalam acara Big Stories of The Week CNBC Indonesia, Senin (12/5/2025) lalu, ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyebut bahwa dengan adanya kenaikan royalti timah, maka pembangunan infrastruktur di daerah akan meningkat.
Kabar baiknya, baru-baru ini usulan terkait kenaikan royalti timah ini sudah diputuskan oleh pemerintah.
Dengan demikian, maka pembagian untuk daerah juga akan mengalami peningkatan.
“Dengan kenaikan tarif royalti ini pembagian untuk daerah akan lebih tinggi. Nanti kan akan masuk ke APBD, baik provinsi, kabupaten/ kota,” kata Bambang.
Menurutnya, kenaikan royalti tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan lainnya.
Berbeda dengan tarif royalti sebelumnya yang hanya mencapai 3 persen. Sementara, masih banyak pembangunan di daerah yang mesti dilakukan.
“Tentu kalau tarif royalti 3 persen itu gak berasa, kita tidak ingin ketika timah ini habis kemudian manfaat untuk pembangunan daerahnya tidak terlalu signifikan,” jelasnya.
Bangka Belitung sendiri merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia yakni di atas 95 persen, dan kurang dari 5 persen berasal dari Kundur, Kepulauan Riau.
Tercatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, produksi timah di Babel mencapai 65 ribu hingga 70 ribu.
Sementara, dalam 2 tahun terakhir angka pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,7 persen atau masih di bawah 1 persen.
Namun, melihat kondisi saat ini pihaknya optimistis bahwa perekonomian di Babel akan segera pulih.
“Saya sudah berbicara dengan menteri ESDM, agar RKAB pertimahan bisa diberikan fleksibilitas, sehingga menjadi daya ungkit ekonomi agar kembali bergeliat,” katanya.
Karena bagaimanapun, kata politisi partai Golkar itu, kegiatan pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat.
“Jadi corporate atau perusahaan itu hanya smelter saja, tapi yang menambang itu adalah masyarakat,” ujarnya.
Kendati demikian, dalam produk domestik bruto regional Bangka Belitung ada sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, seperti perkebunan.
Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa pertimahan ini adalah tulang punggung perekonomian.
“Saya kira kalau ini berjalan dengan baik, maka perekonomian akan cepat pulih,” tukasnya.(wan)
Leave a Reply