TOBOALI, LASPELA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dari Fraksi Keadilan Sejahtera Bulan Bintang Persatuan Indonesia (KSBBI), Marcellio Susanto, menyoroti Pemkab Basel ihwal lemahnya pengawasan dan pengelolaan perizinan di daerah.
Dalam rapat kerja bersama mitra eksekutif belum lama ini, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan, yang berdampak langsung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari sekitar 464 lebih gedung walet yang berdiri, hanya 15 yang memiliki izin. Dari 107 menara BTS, hanya 48 yang terdaftar dalam sistem OSS. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” kata Marcellio, Jumat (16/5/2025).
Ia menegaskan, kelalaian dalam penegakan peraturan ini tidak hanya menghambat tertib administrasi, tetapi juga menghilangkan sumber pendapatan penting yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“PAD yang diperoleh dari retribusi dan pajak usaha seperti gedung walet dan BTS bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta program-program sosial untuk masyarakat kurang mampu. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan secara nyata,” tegasnya.
Marcellio pun mendesak Pemkab Basel untuk segera melakukan pendataan ulang dan penertiban terhadap seluruh objek usaha yang belum mengantongi izin.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada pelaku usaha agar mereka memahami bahwa perizinan bukan semata-mata kewajiban administratif, tapi bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kita ingin Pemda tidak hanya bertindak tegas, tapi juga edukatif. Pengusaha yang tertib izin harus diberi kemudahan dan apresiasi. Sebaliknya, yang membandel perlu diberi sanksi agar ada efek jera. Ini demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendorong perubahan ke arah tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jika PAD kita meningkat, kita tidak perlu terlalu bergantung pada dana pusat. Daerah bisa lebih mandiri, dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya dalam bentuk layanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (pra)
Leave a Reply