DPRD  Babel Konsisten Perjuangkan Nasib Para Guru dan Kemajuan Pendidikan

PANGKALPINANG, LASPELA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SLBN, se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait permasalah pendidikan dan iuran penyelenggaraan pendidikan, di ruang Banmus, Rabu (14/5/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan anggota Komisi IV DPRD Babel, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto, Kepala Sekolah se-Babel.
Didit Srigusjaya menegaskan pihak sekolah menyambut baik wacana Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani melarang adanya pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang dilakukan sekolah kepada para siswa.

“Pihak sekolah tidak mempermasalahkan lagi kalau mereka tidak mengadakan IPP, hanya guru honorer kita sepakat kita suruh pihak terkait seperti Inspektorat, Biro Hukum dan Dinas Pendidikan untuk mengkaji bersama Pj Sekda Babel bisa atau tidak dibayar dengan APBD, kalaupun bisa ya sudah permasalahan ini clear,” kata Didit
Akan tetapi menurut Didit DPRD akan dilihat kemampuan keuangan di APBD 2026 untuk membayar operasional sekolah.

“Asumsi kita untuk guru honorer dan operasional sekolah itu hampir Rp50 miliar per tahun,” ujarnya.
Didit menegaskan DPRD focus membahas nasib 291 guru honor jika tidak ada IPP. Sedangkan dana bos merupakan kewenangan pusat. Karena itu, DPRD akan segera membahas permasalahan ini dengan Gubernur Babel, Hidayat Arsani.
“Nanti kita akan bahas ini bersama Pak Gubernur formatnya seperti apa,” ungkap Didit.

Sekolah Dukung Keputusan Gubernur Hapus IPP

Perwakilan Ketua PGRI Babel sekaligus Kepala Sekolah SMKN 3 Pangkalpinang, Agus Sugihartono menjelaskan pihak sekolah menyambut baik keputusan Gubernur Babel untuk menghapus IPP.
“Setelah kita koordinasi kita sepakat mendukung visi misi Gubernur untuk memajukan pendidikan,” ungkapnya.

“Nanti akan mencari formula baru, cara menutup anggaran yang diluar IPP akan dicari formulasinya. Mudah-mudahan yang sekian miliar tadi, akan ditutup dengan masukan DPRD dan yang lainnnya,” tambahnya.
Agus menekankan pihaknya berharap yang terbaik, untuk dunia pendidikan Provinsi Bangka Belitung.
“Pertemuan atau audiensi lanjutan tetap ada, karena DPRD dengan pemerintah bertemu untuk ketok palu. Secepatnya, harus ada koordinasi dengan DPRD,” tutup Agus. (adv/chu)