PANGKALPINANG, LASPELA — Presiden Prabowo Subianto berencana akan menghapus skema kerja outsourcing. Rencana penghapusan itu akan dilakukan secepatnya melalui kajian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus oursourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Menanggapi rencana ini, DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Darusman Aswan memberikan apresiasi sebagai langkah terobosan presiden yang peduli dengan nasib buruh. Akan tetapi Darusman berharap rencana tersebut tidak hanya sebatas wacana dan menjadi angina surga untuk para buruh.
“Kami DPD SPSI Babel sengat apresiasi dengan rencana presiden untuk menghapus mekanisme kerja outsourshing. Kita harapkan ini segera dieksekusi. Jangan sampai hanya sebatas wacana dan menjadi angina surge di saat hari Buruh. Kami yakin ini bisa dilaksanakan dan semoga secepatnya,” ungkap Darusman, Jumat (2/5/2025).
Menurut Darusman niat awal sistem outsorching sangat baik dan fokus pada perusahaan-perusahaan besar. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan disalahgunakan.
“Niat awalnya baik, tetapi kemudian disalahgunakan. Pekerjaan-pekerjaan organic pun dioutsourchingkan. Dan orientasinya hanya pada duit, tidak memperhatikan prestasi dan kinerja dari buruh. Dan dengan gampang diberhentikan jika perusahaan tidak suka dan tidak mau memanfaatkan lagi tenaga buruh, asal dibayar pesangon. Karena itu kita harapkan wacana penghapusan outsourching segera di eksekusi,” tegas Darusman.
Lebih lanjut Darusman menegaskan jika kebijakan penghapusan outsourching dihapus harus diberlakukan juga di seluruh Indonesia.
“Kebijakan itu harus diberlakukan di semua daerah termasuk di Bangka Belitung. Dan harus ada pengawasan yang ketat. Selama ini lewat sekali pengawasan sehingga para vendor suka-suka untuk mempekerjakan atau memberhentikan buruh,” tegas Darusman.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan dibentuk Prabowo terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia. Tugasnya untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.
Akan tetapi Presiden Prabowo menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha. Karena menurut Prabowo jika para investor merasa keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, banyak investor yang enggan membangun pabrik di Indonesia. Akibatnya para buruh terancam kehilangan pekerjaannya.
“Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tegasnya. (rel)
