Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat, Pemkot Pangkalpinang Dukung Kebijakan Pusat

Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini saat menghadiri Rapat Koordinsi Teknis (Rakortek) Pengembangan Kawasan Perumahan dalam perwujudan tiga juta rumah untuk masyarakat Indonesia, secara daring di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (29/4/2025)

PANGKALPINANG, LASPELA – Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini menghadiri Rapat Koordinsi Teknis (Rakortek) Pengembangan Kawasan Perumahan dalam perwujudan tiga juta rumah untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, yang diikuti secara daring di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (29/4/2025).

Juhaini mengatakan bedasarkan paparan dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, jika ada 9,9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah, dan ada 26,9 juta rumah itu tidak layak huni.

“Strategi perumahan sendiri itu ada Blok-blok Perumahan (perbandingan antar rumah dan Kartu Keluarga) jadi memang diantara blok perumahan itu 2,5 juta itu adalah perumahan untuk masyarakat miskin, 5,6 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 1,6 juta yang berkaitan masyarakat menengah,” katanya.

Sementara untuk target pembangunan tiga juta rumah itu diantranya 1 juta di pedesaan, kemudian 1 juta untuk kawasan perkotaan dan 1 juta rumah untuk yang berada di pesisir.

“Sekarang ini pembangunan perumahan yang disampaikan tadi adalah ada 222 wilayah yang di Pedesaan, untuk di Kota 105 wilayah dan 189 wilayah pesisir. Untuk Bangka Belitung ternyata termasuk pada 105 wilayah tersebut, namun memang belum di lokalisir apakah di Kota Pangkalpinang atau bukan,” katanya.

Untuk pendanaan sendiri belum ada arahan pasti terkait pendanaan untuk hal ini, apakah dari APBN, CSR, atau swadaya pemerintah.

“Program ini sudah mulai berjalan terutama terkait dengan kemudahan perizinan, memang tujuan dari pembangunan tiga juta rumah ini salah satunya untuk memberantas kemiskinan, kemudian penyediaan akses perumahan bagi masyarakat dan memperbaiki kualitas pemukiman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pihaknya mengaku terus mensupport Pemerintah terkait kebijakan ini, ia berharap dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat menjadi sebuah solusi dalam penanganan rumah dan pemukiman layak huni. (dnd)