Perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi tantangan besar, seiring dengan pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat yang diumumkan Presiden US Donald Trump pada 2 April 2025. Atas kebijakan tersebut, menyebabkan adanya peningkatan tarif atas barang impor ke US dari banyak negara, termasuk diantaranya Indonesia.
Presiden Trump mengumumkan tarif resiprokal terhadap barang impor dari Indonesia sebesar 32%. Di kawasan ASEAN, tarif tersebut tertinggi ke-6 setelah Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%) dan Thailand (36%). Atas penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh US ini, berpotensi menekan frekuensi perdagangan dunia dan semakin meningkatkan risiko ketidakpastian global.
Namun demikian pada 10 April 2025, Amerika Serikat membuka pintu negoisasi dengan negara-negara terdampak seiring dengan penundaan implementasi kebijakan selama 90 hari. Peluang ini perlu dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia guna menjalankan fungsi diplomasi secara bilateral dengan Amerika Serikat sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kedua negara.
Di tengah berbagai ketidakpastian global tersebut, perekonomian Indonesia tetap resilien. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,95% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (yoy).
Dari sisi pengendalian inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 mengalami inflasi dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IHK Maret 2025 tercatat inflasi sebesar 1,65% (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 1,03% (yoy), terjaga dibawah sasaran 2,5±1%.
Strategi Bank Indonesia
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/NDF) guna stabilisasi nilai tukar Rupiah dari tingginya tekanan global. Sebagaimana diketahui, kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintah AS tanggal 2 April 2025 dan respons kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah Tiongkok tanggal 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah telah terjadi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/NDF) di tengah
libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446H.
Intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/ NDF) dilakukan Bank Indonesia secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Bank Indonesia juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan tanggal 8 April 2025 dengan intervensi di pasar valas (Spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder. Selain itu, Bank Indonesia juga akan melakukan optimalisasi instrumen likuiditas Rupiah untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik.
Peluang Ekspor Bangka Belitung
Kinerja ekspor Bangka Belitung hingga Februari 2025 terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Berdasarkan rilis BPS, total nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Februari 2025 mencapai USD 145,49 juta. Capai tersebut tumbuh sangat baik mencapai 92,54% (mtm) dibandingkan nilai ekspor bulan sebelumnya. Sementara itu, dibandingkan Februari 2024, nilai ekspor tumbuh signifikan mencapai 675,58% (yoy). Secara khusus, untuk komoditas unggulan timah, nilai ekspor timah pada bulan laporan mencapai USD 101,44 juta, atau tumbuh 133,20% (mtm) dibandingkan Januari 2025.
Capaian tersebut turut mencerminkan perbaikan kinerja timah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, dimana tidak ada realisasi ekspor timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya ditujukan ke negara-negara di Asia. Pangsa ekspor terbesar, yaitu mencapai 48,14% ditujukan kepada negara Tiongkok. Posisi selanjutnya diikuti negara Korea Selatan dan Singapura, dengan pangsa masing-masing sebesar 12,66% dan 12,52%.
Dari sisi harga, komoditas unggulan Bangka Belitung yaitu lada, minyak kelapa sawit, karet, dan timah masih mencatatkan perbaikan harga sampai dengan triwulan I tahun 2025. Harga komoditas lada mencatatkan pertumbuhan sebesar 57,61% (yoy) pada Maret 2025, melanjutkan tren pertumbuhan dari pertengahan tahun 2024. Perkembangan harga komoditas sawit juga masih meningkat sebesar 19,90% (yoy) pada Maret 2025, meskipun telah melewati titik pertumbuhan harga tertinggi pada bulan November-Desember 2024 ketika periode puncak panen raya TBS. Dari komoditas karet juga masih mencatatkan pertumbuhan harga, dengan harga pada pertengahan bulanm Maret 2025 mencapai titik harga tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar USD2,7/kg. Sejalan dengan hal tersebut, komoditas timah juga masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 19,77% (yoy) melanjutkan pertumbuhan sejak triwulan I 2024.
Sebagai tambahan informasi bahwa dalam dua tahun terakhir, pangsa nilai ekspor
komoditas dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke USA relatif kecil yakni ± 2% dari total ekspor sehingga diperkirakan first round effect dari kebijakan tarif resiprokal USA memiliki risiko minimal terhadap kinerja ekspor Bangka Belitung. Meski demikian, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal US, kinerja harga komoditas unggulan Bangka Belitung, utamanya timah, CPO, lada, dan karet, masih menghadapi volatilitas yang cukup tinggi dan berpotensi menjadi tantangan bagi kinerja ekspor. Ke depan, masih kuatnya permintaan dari negara-negara konsumen terhadap komoditas strategis diharapkan dapat menopang pertumbuhan harga komoditas dimaksud.
Prakiraan Kedepan
Dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah dari tingginya tekanan global, Bank Indonesia secara konsisten akan melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/NDF). Serangkaian langkah-langkah Bank Indonesia ini ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah serta menjaga kepercayaan pelaku pasar dan investor terhadap Indonesia.
Lebih lanjut, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selian itu, Bank Indonesia juga akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan
mempererat sinergi pengendalian inflasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2025. (*)
