PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengkaji keefektifan program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingat kondisi keuangan daerah saat ini.
Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar mengatakan kemarin pihaknya telah menggelar rapat bersama membahas adanya pengurangan anggaran sekitar Rp270 Miliar, sehingga harus ada penyesuaian dalam penggunaan anggaran pada tahun 2025 ini.
“Kami (DPRD Babel) mengajak seluruh anggota DPRD dan pihak eksekutif untuk bersama-sama mencari cara bagaimana meningkatkan pendapatan daerah untuk menutupi kekurangan keuangan daerah sebesar Rp270 Miliar ini,” ujar Eddy Iskandar.
Eddy Iskandar menyebutkan pihaknya menyarankan ada efisiensi secara lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah termasuk biaya perjalanan dinas dan sebagainya yang sudah sama – sama dikurangi.
“Namun kita juga melihat harus ada efisiensi dari OPD. Kita meminta OPD mengkaji lagi terutama pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada di kabupaten/ kota (UPTD) yang tidak efektif atau tidak memberi manfaat secara kegiatan kepada masyarakat untuk di kaji ulang baik apakah akan dilakukan penggabungan atau di likuidasi,” katanya.
Disampaikan Eddy, tentu ini jadi pemikiran bersama, karena kekurangan fiskal ini jangan sampai berdampak kepada masyarakat. Dan juga mewanti-wanti jangan sampai nanti ada yang mengatakan bahwa masyarakat Bangka Belitung tidak bisa lagi berobat atau tidak bisa lagi sekolah.
“Kita menyelamatkan, jangan sampai orang sakit tidak bisa berobat dan anak-anak tidak bisa sekolah. Ini yang akan menjadi tamparan bagi DPRD dan eksekutif ke depan. Ini yang menjadi pemikiran kita selama hampir satu minggu ini,” ungkapnya.
“Jadi nanti kita bahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan kita jadwalkan minggu depan untuk membahas efisiensi ini dalam rapat badan anggaran (Banggar),” tutup Politisi Partai Golkar ini. (chu)
