banner 728x90

Tahun 2025, Bangka Tengah Targetkan Penurunan Stunting 14 Persen

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman
banner 468x60
FacebookTwitterWhatsAppLine

KOBA, LASPELA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menargetkan penurunan stunting di Negeri Selawang Segantang pada tahun 2025 sebesar 14 persen.

Dalam upaya ini, Pemkab Bateng sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Bangka Tengah masa jabatan 2025-2029 yang dilantik langsung Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman dengan penetapan Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda sebagai Ketua Pelaksana.

banner 325x300

Algafry mengatakan penetapan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Terbukti program ini telah berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 9,3 persen selama 5 tahun.

“Target kita untuk tahun 2025 adalah penurunan angka stunting sebesar 14 persen, namun kita terus berusaha untuk melampaui target. Maka dari itu, untuk menangani hal ini diperlukan manajemen yang sangat jelas, dimulai dari anggaran ke penanganannya, semua itu harus kita rumuskan bersama,” ujar Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman pada Jumat, (14/3/2025).

Dikatakan Algafry, masih ada sebanyak 12 desa yang menjadi lokus stunting di Bangka Tengah.

“Untuk desa rawan stunting memang masih banyak, yakni ada di Desa Tanjung Gunung, Batu Belubang, Padang Baru, Kemingking, Sungai Selan, Sarang Mandi, Selan Atas, Romadon, Tanjung Pura, Melabun, Keretak Atas dan Cambai,” ungkap Algafry.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah sekaligus Ketua Pelaksana TPPS, Efrianda menyampaikan, bahwa upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif, apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen.

“Konvergensi layanan memerlukan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran serta pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Untuk itu, koordinasi dan intervensi harus semakin berkelanjutan,” pungkasnya. (jon)

banner 325x300
banner 728x90
Exit mobile version