Jawab Tantangan Global, Bambang Patijaya Tegaskan Indonesia Perlu Pengembangan Battery Energy Storage System

Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya saat buka bersama pimpinan media di Bangka Belitung, Hotel Santika Jumat (7/3/2025).

PANGKALPINANG, LASPELA — Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya menegaskan bahwa Indonesia harus menguasai energi storage.

Ia mengatakan bahwa selama 15 tahun ke depan Indonesia akan membangun 107 Giga Watt.

Hal ini bertujuan untuk mendukung masuknya investasi, dan di dalamnya terdapat energi baru terbarukan.

Hal demikian, kata Bambang, juga untuk menjawab tantangan global bagaimana mengurangi emisi karbon, serta menurunkan kontributor energi fosil.

“Kalau Indonesia ingin beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan, yang paling utama harus dikuasai adalah energi storage,” kata Bambang, Jumat (7/3/2025).

Selain itu, Bambang juga mengatakan bahwa di dalam energi baru terbarukan misalnya saja solar panel bersifat Intermittent atau punya waktu.

Dari pukul 07.00 sampai 17.00 WIB bisa menyerap panas matahari hanya 4 jam, yaitu antara pukul 10.00 sampai jam 15.00 WIB, karena merupakan puncak panasnya.

Lewat dari jam tersebut, solar panel sudah tidak lagi menyerap panas. Artinya, solar panel tersebut tidak lagi memiliki power.

“Makanya yang diperlukan nanti adalah pengembangan Battery Energi Storage System (BESS),” ujarnya.

BPJ sapaan akrabnya juga mencontohkan mobil listrik yang dihitung dari kapasitas baterai yang mampu bertahan berapa jam/ atau mampu mendorong berapa kilometer. Sementara mobil-mobil yang lain tergantung dari kapasitas bensin atau solar.

“Nah kalau energi storage ini ngecasnya berapa lama, lalu bisa mendorong mobil sampai berapa kilometer,” tanyanya.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berbenah diri secara serius, karena Indonesia akan menuju negara modern. Dan hal yang paling penting dan benar-benar sedang dipersiapkan adalah soal infrastuktur regulasi.

“Jadi infrastuktur regulasinya diperbaikinya semua, pun termasuk hal-hal yang mendasar,” bebernya.

Terkait dengan ketenagalistrikan, pihaknya sebagai ketua Komisi XII DPR RI juga mengatakan sudah mengetok palu tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) pada Januari 2025 lalu. (mah)