PANGKALPINANG, LASPELA — Pergantian Penjabat (Pj) kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang baru saja dilaksanakan menimbulkan pertanyaan di masyarakat, mengingat seringnya pergantian penjabat yang mengisi kekosongan jabatan sebelum adanya kepala daerah definitif.
Pj Gubernur Babel Sugito menegaskan jabatan penjabat di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tiga bulan sekali. Tak hanya itu, penjabat yang sebelumnya ditugaskan memimpin Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Babel.
“Kenapa alasan Pak Haris dan Pak Budi Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Bupati Bangka dan Pj Wali Kota Pangkalpinang harus digantikan, mengingat tenaga mereka juga dibutuhkan di sini (Pemprov Babel) untuk mengoptimalisasi pendapatan di Bakuda, dan di Dinsos seperti swasembada pangan yang tidak lepas dari peran desa, jadi mereka akan lebih fokus lagi untuk bekerja,” jelas Sugito.
Tak hanya dua daerah tersebut, sambung Sugito, Pj Bupati Belitung pun dilakukan evaluasi termasuk dirinya yang menjabat sebagai Pj Gubernur Babel.
“Jadi siapa pun Pj nya termasuk saya sudah dilakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali oleh Kemendagri dan itu dilihat dari kinerjanya. Yang perlu dipahami dimana yang namanya penjabat untuk penugasan bukan seperti penjabat definitif,” tuturnya.
Untuk diketahui, M. Harus menjabat sebagai Pj Bupati Bangka sejak 27 September 2023, dan Budi Utama sebagai Pj Wali Kota Pangkalpinang sejak Agustus 2024. Keduanya diganti oleh pejabat dari pemerintah pusat, Pj Bupati Bangka dijabat oleh Isnaini, tercatat sebagai Direktur Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan Pj Wali Kota Pangkalpinang M. Unu Ibnudin yang menjabat sebagai Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah (BPPT) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (chu)
