PANGKALPINANG, LASPELA – Puluhan pegawai kontrak atau honorer Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang resah akan nasibnya karena tidak dapat bekerja lagi sebagai tenaga honorer menemui Ketua DPRD Babel, Rabu (08/01/2025).
Mereka mengadukan kejelasan nasibnya sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel karena mengikuti seleksi CPNS.
Dikatakan salah satu perwakilan pegawai honorer yang turut hadir dalam audiensi tersebut bahwa pada saat mendaftar seleksi CPNS dirinya bersama-sama teman lainnya tidak mengetahui adanya aturan bagi pegawai honorer yang mengikuti seleksi CPNS tidak dapat diangkat dan mengikuti seleksi P3K.
“Kami sekarang bingung pak, informasinya di tahun 2025 ini kami sudah tidak dapat bekerja sebagai tenaga honorer,” ucap Yurike, salah satu honorer yang hadir.
“Kami berharap masih bisa mengabdi dan bekerja untuk pemerintah Provinsi Babel,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan dirinya sudah mendapatkan laporan dari Pj. Sekda Babel bahwa ada 200 pegawai honorer yang mengikuti seleksi CPNS tidak dapat diangkat sebagai pegawai honorer/PPPK berdasarkan surat edaran MenPANRB.
“Hal ini sangat kita sayangkan karena surat itu keluar pada saat (pegawai honorer) lagi test, ini kan gak etis padahal DPRD sudah menganggarkan itu (belanja pegawai) untuk 3200,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya akan segera menemui KemenPANRB dan Kemendagri guna menindak lanjuti hal tersebut dan mencari solusi terbaik.
“Senin kita action untuk mengklarifikasi surat edaran tersebut ke KemenPANRB dan Kemendagri,” tutupnya.
Turut hadir ketua komisi II DPRD Provinsi Kep. Babel Dody Kusdian, Wakil Ketua komisi II Himmah Olivia, dan Sekretaris komisi II Elvi Diana. (chu)
