PANGKALPINANG, LASPELA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Rocky Husada desak Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama untuk atur secara ketat terkait teknis pelaksanaan Bazar UMKM agar lebih tertib dan merata ditahun 2025.
Jangan sampai Bazar UMKM hanya diikuti oleh UMKM itu-itu saja dan tidak merata untuk semua UMKM.
Sebelumnya, pihak DPRD Kota Pangkalpinang telah memanggil Pj Wali Kota untuk membahas terkait hal ini.
“Kami sudah memanggil Pj Wali Kota Pangkalpinang dan kami akan tetap berkoordinasi dengan Pemkot Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait hal ini. Kemarin pak Pj sudah bilang jika ditahun 2025 maka Bazar UMKM akan lebih ketat dalam pendataan, dan disetiap event akan diikuti oleh UMKM-UMKM yang berbeda,” katanya, Rabu (18/12/2024).
Bazar UMKM yang dibuka pada hari ini 18 Desember 2024 adalah Bazar UMKM yang terakhir dilaksanakan ditahun 2024 ini, lalu Pemkot Pangkalpinang berjanji akan melakukan evaluasi terlebih dahulu pada Januari 2025, terkait Bazar UMKM 2025.
Namun jika pada Januari 2025 kembali digelar maka Rocky akan kembali komplain.
“Karena janjinya minggu ini adalah terkhir kali digelar karena pas perayaan Natal dan Tahun Baru, lalu mereka akan evaluasi dulu, namun jika kembali digelar nantinya, saya langsung ngomong jika acara ini digelar tiap minggu artinya ada indikasi gratifikasi,” ujarnya.
Rocky juga kecewa dengan produk-produk yang dijual di Bazar UMKM yang tidak berfokus pada produk lokal dan malah menjual produk impor.
“Namanya UMKM itu menjual produk lokal kita, seperti pempek, kemplang dan produk buatan UMKM yang ada didalam daerah kita, bukan malah menjual produk-produk impor seperti buah dan sebagainya, kan tidak boleh kayak gitu, saya tahu karena saya langsung terjun ke lapangan dan kalau Bazar UMKM terakhir ini kembali ada produk impor maka akan kita tindak lanjuti,” tuturnya.
Rocky berharap Bazar UMKM ditahun depan dapat ditata secara rapih, agar akses jalan tidak terjadi kemacetan dan terjadi penumpukan kendaraan, lalu jumlah tenda-tenda harus ditambahkan dan jika bisa harus diakomodasi semua UMKM.
“Waktunya pun per-tiga bulan atau dua bulan, sehingga kita juga merasa antusiasnya, jangan setiap minggu digelar sehingga berdampak ke UMKM lain diluar Bazar itu,” katanya.
Ia juga menegaskan untuk pungutan tenda jangan semahal harga sekarang yang dibandrol antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta, karena akan memberatkan UMKM yang ikut bazar.
“Dengan jangka waktu hanya tiga atau empat hari mereka harus kejar target sewa itu, mereka juga bukan cari untung tapi cari makan,” ujarnya.
Tahun depan, jika memang evaluasi terkait Bazar UMKM ini memang ada maka pihak DPRD Kota Pangkalpinang akan memanggil Event Orginizer (EO) untuk mengetahui adanya pembengkakan biaya di event bazar tersebut.
Tidak hanya itu, Rocky juga menanggapi banyaknya komentar dan aduan masyarakat terkait padatnya lalu lintas ketika Bazar UMKM digelar.
Untuk hal ini Rocky mengaku jika terkait lalu lintas, Dinas Perhubungan tentu telah berkoordinasi dengan pihak Satlantas, sehingga alur lalu lintas sebisa mungkin tidak terganggu.
“Benturan tentu ada, dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) juga ada sehingga tidak menimbulkan macet masyarakat yang datang pun tidak berlama-lama disitu, sementara untuk tenant-tenant yang diusulkan warganet untuk berada di wilayah dalam Alun-alun itu akan mengganggu pedagang-pedagang jasa mainan yang berada didalam Alun-alun. Lalu untuk usulan event tersebut pindah ke Pasir Padi itu juga tidak efisien, selain jauh, di Pasir Padi juga ada tempat hiburan malam sehingga tidak cocok,” katanya. (dnd)
