PANGKALPINANG, LASPELA – Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah dikukuhkan. Amanah jabatan pun diemban oleh Fateh Faletehan untuk berkontribusi melakukan langkah-langkah dalam upaya mendukung pemetaan potensi dari Provinsi Bangka Belitung.
Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung sektor-sektor keuangan dalam membiayai, kolaborasi dan meningkatkan akses dan inklusi keuangan kepada para pelaku yang menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.
“Selain itu, kami juga mendukung dan menyukseskan program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis yang saat ini digalakkan,” ujarnya.
Dia menyebutkan, tujuan dibangunnya Kantor OJK di provinsi salah satunya di Bangka Belitung ini adalah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Dalam UU OJK Tahun 2012, kata Mahendra, tugas utama OJK adalah mengatur, mengawasi, melindungi dan juga melakukan pelayanan kepada sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia.
Sementara di dalam UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang terbit pada awal tahun lalu, lanjutnya, mandat dan amanat dari UU itu kepada OJK adalah ikut menguatkan dan mengembangan sektor jasa keuangan yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Jadi memang begitu luas amanat dan mandat yang diberikan. Oleh karena itulah, disamping kami melaksanakan mengatur, mengawasi, melindungi dan tentu juga ikut membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah termasuk di Provinsi Bangka Belitung,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Farid Faletehan, menambahkan, pihaknya akan menyiapkan skema untuk mendukung program MBG terlebih dahulu sehingga bisa menjadi acuan dasar dalam merealisasikan program dimaksud.
“Kita akan membuat sistemnya dulu, seperti stakeholding-nya apa, bisnis proces-nya seperti apa, yang terlibat itu kata kanlah misalnya komunitas apa, itu nanti akan kita buat skemanya dulu,” ungkapnya.
Apabila skema dimaksud telah siap, pihaknya akan melibatkan sektor jasa keuangan, dan diharapkan dapat menjadi penting dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis ini.
“Jadi intinya Mapping dulu skema yang ada, seperti yang Pak Ketua sampaikan bahwa peran OJK tadi mengkoordinasi stakeholder untuk mendukung program MBG,” tutupnya.(chu)
