“Tadi juga saya sudah memberikan saran dan petunjuk kepada tim, pertama berkenaan dengan upah jadi ketika BPBD memberikan material bangunan, ini untuk masangnya kan tidak ada, kadang diserahkan ke Tagana, masyarakat atau kepada yang punya rumah nah rencananya nanti untuk upahnya anggarannya ada di Dinas Perkim,” tuturnya.
Hal ini dikarenakan, penanganan bencana harus ditangani dengan cepat dan dengan tenaga profesional. Contohnya ketika terjadi Puting Beliyung, nah itu harus ditangani dengan cepat jatuhnya bencana non alam.
“Sementara untuk bencana non alam, bedasarkan BPBD nanti kami akan merehab atau membangun rumah korban kebakaran, untuk itu kita susun Perwakonya, ketika disaat pelaksanaanya tidak menyalahi,” katanya.
Miego juga menargetkan jika Perwako ini akan selesai pada tahun ini, dan Miego berharap kolaborasi antara Dinas terkait untuk membantu melaksanaan tugas demi kepentingan masyarakat.
“Terlebih yang nanti akan ditangani adalah korban bencana, kita sebagai pemerintah ini harus lebih peduli dan memang menjadi tugas Pemerintah untuk melayani masyarakatnya,” ujarnya. (dnd)
Leave a Reply