PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama merasa kecewa dengan peringkat Kota Pangkalpinang yang menduduki peringkat terakhir pada Reformasi Birokrasi dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Budi mengatakan jika Kota Pangkalpinang harus bangkit dan Budi menekankan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pangkalpinang dituntut untuk konsen.
Terlebih tidak ada kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Pegawai sudah lengkap mulai dari pegawai negeri sampai ke honor, jadi tidak ada alasan kalau kita tidak bisa meraih peringkat puncak, Bismillah target kita B, minimal kita masuk ke tiga besar untuk 2024 ini, dan penilaiannya nanti 2025,” tuturnya.
Sehingga dengan sisa waktu 1 bulan lebih ini Budi menginginkan semua pegawai di Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat bekerja maksimal dan tidak ada lagi ego sektural.
“Kita harus sama-sama maksimal dalam bekerja, indikator yang disampaikan oleh kawan-kawan di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) harus kita laksanakan, untuk itu saya akan turun langsung bersama dengan Kepala Inspektorat,” katanya.
Reformasi Birokrasi sendiri ada 8 Area Perubahan, diantaranya Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Aturan Perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, nah itu yang harus Pemkot jalani.
Budi mengatakan jika saat ini Pemkot Pangkalpinang sudah mempunyai Mall Pelayanan Publik (MPP), SK dan Perwakonya pun sudah ada.
“Apalagi kita juga sudah sotf launching MPP, Insha Allah pada moment ini kita akan ikutsertakan oleh MenPAN-RB untuk grand launchingnya, saya yakin dan optimis ini dapat menaikan nilai kita,” katanya.
Dengan MPP ini, Budi berharap Kota Pangkalpinang dapat melangkahi peringkat daerah lain seperti Bangka Selatan dan Bangka Barat. Lalu dapat juga melangkahi area-area lain seperti penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Reformasi Birokrasi ini juga tugas OPD-OPD, khususnya yang ikut serta dalam hal ini, dan ini harus benar-benar maksimal kita lakukan, untuk itu kita harus buat tim khusus dimasing-masing OPD,” ujarnya. (dnd)
