PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama akui saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang mencari mitra untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pembangunan tahun 2025 mendatang.
Budi menuturkan hal ini mengingat kondisi anggaran Pemkot Pangkalpinang yang tidak baik-baik saja, terlebih tahun depan defisit anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang mencapai Rp83,55 Miliar.
“Kami saat ini sedang mencari mitra pemerintah, mengingat kondisi anggaran kita yang sedang tidak baik-baik saja, terlebih pada tahun 2025 banyak fokus pembangunan kita, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu, terutama pemberian stimulus dalam permodalan usaha,” tuturnya.
Budi mengatakan, jika untuk tingkat kemiskinan ekstream itu sudah nol, hanya saja untuk tingkat kesimiskan biasanya yang masih lumayan banyak. Sementara untuk tingkat kasus stunting masih menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Sehingga dengan ini, kami butuh peran stakeholder dari mitra-mitra, terutama salah satunya PT Timah,” katanya.
Budi juga menjelaskan, potensi dalam penanganan defisit yang akan dihadapi nanti, pihaknya akan berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025.
“Saya dan Sekda Kota Pangkalpinang optimis defisit yang akan dihadapi tahun 2025 mendatang akan nol nantinya, karena akan ada dana transfer dari Pusat serta upaya lainnya yang akan kita maksimalkan,” katanya.
Tidak hanya itu, Ia juga mengatakan jika sektor pertambangan sangat mempengaruhi perekonomian di Pangkalpinang, karena posisi Kota Pangkalpinang yang berada di tengah dan sebagai Ibu Kota Provinsi.
“Jadi uang yang telah dikumpulkan desa-desa di Kabupaten-kabupaten yang ada di Bangka Belitung (Babel) ini kan dibelanjakan di Kota Pangkalpinang, karena biasanya Jumat, Sabtu dan Minggu pasar itu ramai, tapi sekarang pedagang-pedagang di BTC mengaku mendapatkan Rp300 ribu satu hari itu sulit,” ujarnya.
Ia berharap mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak berkelanjutan, dan gejolak didunia pertambangan pertimahan dapat cepat selesai, karena masyarakat sedang menunggu regulasi yang legal.
“Maskipun Pangkalpinang tidak ada pertambangan kita tetap kena dampaknya, karena daya beli yang terpengaruh dengan orang-orang luar, karena kalau Pangkalpinang hanya terpangaruh pada karyawan swasta dan pegawai negeri yang tanggalnya juga sudah jelas,” tuturnya. (dnd)
