PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) tahun ini hanya menerima 500 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sekitar 2.299 tenaga honorer yang ada di Pemprov Babel, sisanya tetap akan menjadi tenaga honorer.
Hal ini terungkap disela rapat dengar pendapat yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Babel, yang dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPRD Babel Didit Srigusjaya didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Babel Eddy Iskandar serta dihadiri Pj Sekda Babel Fery Afriyanto serta seluruh stakeholder di Lingkup Pemprov Babel, di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (21/10/2024).
“Alhamdulillah terkait dengan penerimaan PPPK sudah final, tahun ini kita akan menerima 500 orang dari 2.299 daftar ke database BKPSDM Babel,” ujar Ketua Sementara DPRD Babel Didit Srigusjaya kepada awak media.
Disampaikan Didit untuk mereka yang tidak lulus PPPK akan tetap sebagai pegawai honorer atau PPPK paruh waktu dengan status tetap diakui sebagai pegawai honorer.
“Jika sudah sesuai Undang-Undang maka di tahun 2025 tidak akan ada pegawai honorer yang diberhentikan, namun sebagai peringatan bagi mereka yang tidak serius maka tidak akan diprioritaskan,” sebut Didit.
Dia menambahkan, sedangkan untuk para pegawai honorer yang tidak aktif itu kebijakannya tergantung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masing-masing kepala Dinas.
“Mereka (honorer) yang tidak aktif ini tergantung dari masing-masing OPD nya apakah mereka bisa ikut PPPK atau tidak, seperti honorer di DPRD ini sudah dikeluarkan P2 untuk mereka yang tidak aktif,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto menambahkan untuk penerimaan PPPK sudah final tadi malam dengan 2.299 pendaftar yang akan memperebutkan 500 formasi.
“Dari 2.999 pendaftar ada 300 lebih honorer yang tidak ikut mendaftar. Apakah mereka akan pensiun atau mengundurkan diri, akan didata oleh BKPSDM Babel,” ungkapnya.
Fery menyebutkan, dari 3.332 ada 2.999 yang mendaftar dan ini akan dibuat rincian oleh BKPSDM apakah ada yang akan pensiun dan mengundurkan diri.
“Untuk yang tidak aktif itu kewajiban kepala OPD terkait seperti apa, bisa tidak diikutsertakan,” tutupnya. (chu)
(Pemprov Babel), di ruang Banmus Kantor DPRD Babel, Senin (21/10/2024)
