PANGKALPINANG, LASPELA – Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya menyayangkan ada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka sampai saat ini belum memiliki pimpinan definitif.
Sembilan OPD ini yang jabatan eselon II nya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dan ada 48 jabatan eselon III dan IV juga diisi oleh Plt atau pelaksana harian (Plh).
“Kita sangat menyayangkan ini, dan kita tidak bicara masa lalu, kita sepakat bahwa DPRD meminta Pak Pj Sekda dan Pj Gubernur segera mendefintifkan mereka pejabat yang selama ini masih di Plh atau Plt di 9 OPD,” kata Didit kepada media usai menggelar RDP Bersama Pemprov Babel di Kantor DPRD Babel, Senin (21/10/2024).
Didit menegaskan agar Pemprov Babel segera mengisi jabatan eselon II, III dan IV dengan pejabat definitif, sebelum anggaran 2025 di sahkan.
“Sebelum anggaran 2025 disahkan, mereka semua ini harus definitif. Karena jika masih Plt pertanggungjawabnya bagaimana, bayangkan jika itu diserahkan ke plt dan sudah ada bukti mereka pasti bicara maaf pak, wewenang kami tidak ada. Jadi gimana, uangnya mau tapi programnya tidak mau,” cetusnya.
Dia menyebutkan, Komisi I DPRD Babel akan mengawal permasalahan ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pj Sekda Babel.
Karena menurut Politusi PDIP ini, selama kurun waktu 2,5 tahun ini Bangka Belitung (Babel) diisi oleh masyarakat empat Pejabat (Pj) Gubernur tapi belum pernah ada pelantikan pejabat eselon, sedangkan DKI Jakarta meski Pj Gubernurnya baru, bisa melantik 4 pejabat eselon II.
“Kita bayangkan sudah empat Pj Gubernur kita tapi mereka tidak pernah melantik siapa-siapa. Sedangkan Pj Gubernur DKI saja baru dua bulan sudah melantik empat pejabat eselon. Jadi kita sepakat akan mengawal ini semua lewat komisi 1 dan Pj Sekda kita minta langsung ke Kemendagri untuk mempercepat hal ini,” jelas Didit.
Didit melihat ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemprov Babel untuk menunda bahkan tidak melantik hingga melangkah aturan yang ada dan ini terkesan tidak elok karena menzolimi dan menghambat karir ASN yang ingin berpartisipasi sesuai aturan.
“Ini ada kesengajaan dari eksekutif, giliran mau dilantik ada dinas teknis yang tidak hadir, jadi ini lucu. Ini menzolimi orang dan menghambat karir ASN karena sudah melangkah aturan. Kita tunggu komitmen dari eksekutif karena DPRD pernah mengosongkan 2 anggaran di OPD dan inilah salah satu fungsi DPRD yang punya hak anggaran, jadi jangan main-main dengan DPRD,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto menyebutkan sebenarnya permasalahan teknis yang ada di masing-masing OPD.
“Tentunya menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak DPRD, kami akan segera mungkin untuk mempercepat ini ke Kemendagri,” tutupnya. (chu)
