PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung terus melakukan upaya untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung Khususnya penyelesaian iuran jaminan kesehatan (JKN) bagi keluarga yang tidak mampu.
“Beberapa waktu lalu kita sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota membahas bagaimana penyelesaian iuran jaminan kesehatan (JKN) bagi keluarga yang tidak mampu yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Bangka Belitung,” kata Wakil Ketua Sementara DPRD Babel, Eddy Iskandar kepada media ini, Jumat (11/10/2024).
Eddy menyebutkan, mengenai kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi. Dengan keuangan yang menurun ini maka ada pengurangan, sekitar 70 ribu lebih se-Bangka Belitung.
“Karena itu kan perlu dibahas bersama mengenai kondisi itu. Bagi saya kesehatan ini kan pelayanan dasar yang wajib harus dipenuhi, jangan dalam kondisi yang ekonomi nya susah lalu persoalan kesehatan kesulitan, maka dari itu pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya meminta agar supaya dinas-dinas yang ada di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota bisa mereview ulang kegiatan yang ada di dinasnya masing-masing.
“Banyak saran yang disampaikan teman-teman meski direview ulang, termasuk ada dana bencana dan sebagainya, kita meminta tadi pemerintah daerah untuk segera melakukan pengecekan, mana yang data yang berhak dan mana yang tidak berhak untuk dibantu,” ungkapnya.
Namun, ia juga menyarankan agar kemampuan keuangan pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan BPJS tidak dibagi secara merata ke kabupaten/kota, tetapi dibagi secara proporsional, dengan harapan setiap daerah yang ada di Babel ini dapat standar minimal untuk BPJS prioritas.
“Maksudnya kalau angka sudah tercapai, walaupun tidak penerima bantuan, kapanpun dia sakit BPJS dibantu oleh pemerintah seketika dan tidak perlu menunggu. Dikarenakan bantuan dari provinsi itu tinggal diangka 27ribu untuk membantu masyarakat miskin di Babel, maka harus ada skala prioritas, karena mengingat keuangan pemprov diakhir ini yang tidak mencukupi,” jelasnya.
Eddy menambahkan, pemerintah Kabupaten/Kota bisa bersama-sama untuk bersinergi bergotong royong dalam memberikan pelayanan optimal terkait kesehatan masyarakat ini.
“Kita berharap tentu pemerintah provinsi kabupaten kota juga harus bersinergi dalam membantu persoalan BPJS ini, kita berikan kepada eksekutif membahas ulang secara internal setelah itu baru kita bahas lagi,” tutupnya. (chu)
Caption: Foto Wakil Ketua Sementara DPRD Babel Eddy Iskandar di Pangkalpinang, Jumat (11/10/2024)
