MENTOK, LASPELA– Ditengah defisit anggaran dan ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah tiga bulan belum menerima gaji, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Soleh mengatakan sejumlah pejabat pemerintah sedang melakukan perjalanan dinas ke Korea.
“Mereka ke Korea, mungkin sedang mencari investor,” kata Muhammad Soleh kepada awak media, Kamis (10/10/2024).
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai detail agenda kunjungan kerja tersebut, Soleh menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pejabat terkait yang mengikuti perjalanan.
“Tanya lagsung saja sama yang berangkat,” ujarnya.
Dikatakan soleh, sejumlah pejabat yang melakukan perjalanan ke luar negeri itu, hanya sebatas memberi tahu kepada dirinya.
“Ada lah (Pemberitahuan) kalau detail agenda apa saya tidak tahu. Tapi mereka waktu mau pergi memberi tahu (sebelum berangkat),” ucapnya.
Adapun pejabat yang dikabarkan berangkat dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pejabat dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Kabid dari Dinas Perhubungan.
Meskipun tidak tahu detailnya, Muhammad Soleh mengatakan, keberangkatan tersebut merupakan agenda kerja yang telah direncanakan.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti rincian kegiatan yang akan dilakukan di sana.
“Saya masih ada acara. Kalau detail agenda apa, saya tidak tahu,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan Sementara DPRD Bangka Barat, Badri Samsu mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi resmi mengenai perjalanan dinas tersebut.
“Belum ada pemberitahuan ke kami. (Kami juga tidak tahu) Kegiatan apa mereka (disana),” katanya.
Dikatakan Badri, anggota DPRD Bangka Barat baru saja dilantik dan saat ini masih pengajuan pimpinan defitinif ke Provinsi Bangka Belitung.
Oleh karena itu, ia menyatakan kemungkinan pemberitahuan perjalanan dinas para sejumlah pejabat tersebut, sudah mengkonfirmasi ke Ketua DPRD Bangka Barat priode 2019-2024.
“Kami baru dilantik dan masih mengajukan pimpinan definitif ke provinsi, jadi coba konfirmasi ke Pak Marudur yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD,” sarannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Barat priode 2019-2024, Marudur Saragih menjelaskan pihaknya hanya menerima secara informal terkait perjalanan dinas tersebut.
Namun, secara formal. menurutnya, belum ada surat pemberitahuan atau konfirmasi dari eksekutif kepada DPRD Bangka Barat.
“Kami hanya menerima informasi secara informal. Kalau secara formal tidak ada surat yang disampaikan ke DPRD bahwa mereka akan mengadakan perjalanan dinas ke Korea,” ucapnya.
Marudur menilai secara aturan perjalanan dinas ke luar negeri ini tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangka Barat.
“Secara aturan sebenarnya itu tidak dianggarkan di APBD. Paling tidak secara kemitraan ada konfirmasi ke DPRD,” ujarnya.(oka)