JAKARTA, LASPELA — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anindya Bakrie tampaknya menjadi tumpuan harapan pemerintah dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional.
Seperti halnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sarasehan yang digelar oleh KADIN Indonesia di Jakarta, Rabu (2/10). Menko Airlangga bahkan memberikan tugas kepada KADIN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui investasi.
Airlangga menyebutkan, Indonesia memiliki target investasi sebesar Rp 1.700 trilun. Demikian hal ini dikutib dari Antara. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak termasuk Kadin dan BUMN. “Itu adalah PR (pekerjaan rumah) Kadin, tidak ada yang lain kecuali Kadin yang kerja bersama BUMN,” ujar Airlangga.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Airlangga, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Untuk mencapai target 8 persen, seperti yang direncanakan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, dibutuhkan campur tangan pihak swasta, dalam hal ini para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.
Menurutnya, pelaku usaha memiliki peran yang besar dalam mendorong perekonomian nasional sebab pemerintah hanya memiliki anggaran sebesar Rp3.600 triliun. “Artinya Kadin menjadi penting, karena ekonomi daripada anggaran negara itu Rp3.600 triliun dibandingkan Rp20 triliun. Nah, sisanya adalah domestic demand, konsumsi itu 56 persen, kemudian industri sekitar 20 persen plus perdagangan, jadi 10 persen,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah optimis ekonomi Indonesia tahun ini dapat tumbuh di kisaran 5%. Hal tersebut didukung dengan kondisi ekonomi Indonesia yang solid yang terlihat dari inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang inklusif, tingkat kemiskinan single digit, dan pandangan investor yang melihat Indonesia sebagai negara atraktif seiring dengan peningkatan PMA dan PMDN.
Berbagai lembaga pemeringkat investasi juga menilai Indonesia masih dengan predikat Investment Grade. “Pertumbuhan kita ini menjadi pertumbuhan yang tidak biasa karena kita inflasinya 2,1%. Tahun 2014 walaupun pertumbuhan bisa 5% tapi inflasinya di 8,5%. Jadi inflasi jauh lebih tinggi. Dan baru dalam 10 tahun ini tingkat suku bunga bisa single digit. Sebelumnya Indonesia selalu antara 12% sampai 18%,” ujar Menteri dikutib dari siaran pers Kemenko Perekenomian.
Selain menjelaskan capaian ekonomi Indonesia yang sedang on-track dan menguntungkan masyarakat, Menko Airlangga juga menjelaskan beberapa hal lainnya mulai dari upaya Pemerintah mendorong UMKM dan mendukung kelas menengah, tiga mesin ekonomi, dan upaya-upaya Pemerintah menguatkan ekonomi Indonesia di skala internasional.
Terkait digitalisasi, Menko Airlangga mengatakan bahwa digitalisasi harus dikembangkan karena digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara eksponensial.
Pada sarasehan tersebut Menko Airlangga juga mendengarkan aspirasi dan berdiskusi dengan para undangan yang terdiri dari anggota KADIN pusat dan daerah, serta para awak media yang hadir. Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah terus mengupayakan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat mendukung pembangunan di daerah.
Sementara Ketum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie meminta arahan terkait program-program ekonomi keberlanjutan yang akan dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto agar para pengusaha bisa ambil peran. Menurut Anindya, hal ini perlu dilakukan agar Kadin selalu berjalan beriringan dengan pemerintah.
“Kami ingin mendapat sedikit kisi-kisi, kira-kira bagaimana program keberlanjutan dari Pak Jokowi (Joko Widodo) ke Pak Prabowo dan di mana Kadin bisa berperan,” ujar Anindya dikutib dari Antara.
Anindya menyebut bocoran program-program pemerintahan yang akan datang, akan digunakan oleh Kadin dalam menyusun peta jalan pengusaha. Lebih lanjut, Anindya ingin pihaknya selalu terlibat aktif bersama pemerintah untuk mendorong perekonomian Indonesia mencapai target 8 persen.
“Karena daripada kita meraba-raba, membuat roadmap sendiri, lebih baik kita bekerja sama dengan pemerintah, memastikan bahwa teman-teman di lapangan bisa berpartisipasi membantu pemerintah,” katanya.(**/mja)
