PANGKALPINANG, LASPELA – Pejabat (Pj) Bupati Bangka, Muhammad Haris AR AP menyebutkan di Pemerintah Kabupaten Bangka jumlah tenaga honorer melebihi jumlah PNS yang ada.
“Jumlah Honorer di kita (Pemkab Bangka) sangat banyak melebihi jumlah PNS yang ada, sehingga untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 tidak cukup untuk membayar belanja pegawai,” kata Pj Bupati Haris kepada awak media, Senin (30/9/2024)
Dia menyebutkan, untuk TPP ASN, gaji tenaga kontrak atau honorer dan gaji anggota DPRD harus berasal dari APBD murni. Jumlah APBD murni Kabupaten Bangka hanya sekitar Rp120 miliar.
“Kita ini tekor karena APBD murni kita tidak cukup membayar belanja pegawai. TPP PNS dengan gaji tenaga kontrak hampir 100% tidak cukup,” ujarnya.
Pj Bupati Haris mengatakan, per Agustus 2024 kemarin, adapun data jumlah tenaga honorer atau PHL yang masuk dalam database ada 3.174 orang dan non database ada 1.319 orang. Jadi jumlah tenaga honorer di Pemkab Bangka totalnya ada 4.493 orang.
“Idealnya jumlah tenaga honorer itu setengah dari jumlah PNS. Namun di Pemkab Bangka jumlah PNS kita 3.323 orang, PPPk sekitar 696 orang sedangkan honorer ada 4.493 orang. Jadi dana yang harus kita siapkan sekitar Rp200 miliar dalam satu tahun, sedangkan kita hanya sanggup membayar itu Rp120 miliar saja. Kita memang harus mencari akal bagaimana kita bisa keluar dari defisit itu,” sebutnya
Sedangkan untuk Kabupaten Bangka jumlah TPP ASN sekitar Rp127 miliar, gaji hononer sekitar Rp8 miliar/bulan dikalikan 12 bulan total sekitar Rp96 miliar. Jadi total TPP ASN dan gaji honorer saja setahun sekitar Rp223 miliar. Belum lagi ditambah gaji Anggota DPRD Bangka.
“Sedangkan APBD murni hanya Rp120 miliar. Dengan tidak memberhentikan para hononer adalah langkah yang sangat bijak yakni upah mereka di potong 50 persen,” jelasnya.
“Ini adalah solusi kemanusiaan. Ini langkah terakhir yang diambil. Saya pikir, secara rasional siapapun akan melakukan langkah yang terbaik ini. Secara teknis nanti bagaimana para honorer bekerja artinya jam kerjanya akan diatur lebih lanjut,” tambah Haris.
Namun demikian, dirinya sangat menyayangkan kalau jumlah tenaga honorer bidang administrasi umum lebih banyak dari bidang pendidikan dan kesehatan. Harusnya tenaga honorer yang banyak dibutuhkan itu ada di bidang kesehatan untuk di rumah sakit, Pustu atau Polindes. Bidang pendidikan seperti guru dan tenaga kebersihan, tukang sampah dan jaga malam.
“Pekerjaan yang sifatnya umum bisa dikerjakan oleh yang tidak punya kekhususan. Seharusnya kita hemat dengan pegawai yang ada saja, karena jika kita masukkan sesuai dengan kebutuhan, akan ada anggaran yang bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sibuk menggaji personil kita,” sebutnya
Haris mengakui, banyaknya tenaga honorer bidang administrasi umum ini membuat APBD Pemkab Bangka menghabiskan Rp2,3 miliar setiap bulannya untuk membayar gaji para honorer tersebut.
“Bidang administrasi umum saja Rp2,3 miliar setiap bulan kita habiskan untuk membayar honorer bidang itu. Jika APBD tahun depan gagal bayar satu tahun saja maka dampaknya 2 tahun,” terangnya.
Menurut Haris hal ini menjadi perhatian serius bagi dirinya sebagai Pj Bupati Bangka, bagaimana mencari jalan keluar untuk persoalan ini dengan skema yang tepat dan akan dibahas bersama TAPD dan semua OPD yang ada di lingkup Pemkab Bangka.
“Ini jadi perhatian serius, bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga kita tidak ada lagi hutang di 2025. Kita harus menyiapkan skema untuk belanja pegawai yang terlalu besar ini,” tutupnya. (chu)
