BPH Goes to Campus, Bambang Patijaya Inginkan Subsidi Migas Tepat Sasaran dan Sentuh Langsung Masyarakat Tak Mampu

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya, saat menjadi keynote speaker, di acara A to Z Tentang Hilir Migas dan Workshop Sosial Media, di Universitas Pertiba, Rabu (25/9/2024).

PANGKALPINANG, LASPELA — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya menginginkan agar subsidi Minyak dan Gas dapat tepat sasaran.

Terlebih, Bangka Belitung sendiri merupakan daerah pertambangan, sehingga jangan sampai terjadi penyelewengan dalam proses pendistribusiannya.

Pada 2023 lalu total subsidi yang diberikan oleh pemerintah di bidang minyak dan gas kurang lebih mencapai Rp250 Triliun.

Kendati demikian, ia menilai konsep subsidi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan negara-negara maju.

“Konsep subsidi antara negara maju dengan kita berbeda, karena dari awal yang namanya subsidi kita (Indonesia) ini hanya fokus terhadap barang,” kata Bambang, saat menjadi keynote speaker, di acara BPH Migas Goes to Campus dengan tema A to Z Tentang Hilir Migas dan Workshop Sosial Media, di Universitas Pertiba, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, subsidi tersebut diberikan langsung kepada masyarakat yang tidak mampu.

“Kalau 250 triliun itu kita bagi rata kepada 270 juta penduduk Indonesia, maka rata-rata orang mendapatkan subsidi selama setahun itu Rp900 ribu,” ujarnya.

“Tapi itu kan pukul rata. Sebenarnya seberapa banyak orang yang tidak mampu. 30 juta misalnya orang miskin di Indonesia. Kalau 250 triliun itu dibagi 30 juta, berarti per orang bisa mendapatkan 8 juta per tahun atau sekitar 800 hingga 900 per bulan,” tambahnya.

Hal itulah, kata BPJ sapaan akrabnya, perlu kerja keras dalam mengatur pola subsidi yang memang sudah terlanjur berjalan seperti ini.

“Negara kita bisa lebih optimal dalam mendukung masyarakat yang kurang mampu jika yang disubsidi itu adalah orangnya. Sehingga kemudian subsidi itu bisa tepat sasaran,” terangnya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan DPR ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan energi baik itu minyak, gas, pun termasuk listrik benar-benar tepat sasaran.

Sehingga, dapat membantu perekonomian masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Dengan demikian kita bisa mempertahankan daya beli masyarakat serta bisa memastikan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat ketika situasi sedang seperti ini,” tukasnya. (mah)