Hasil Audit Inspektorat Basel, Kades Bedengung Terbukti Gunakan Duit Negara untuk Kepentingan Pribadi

TOBOALI, LASPELA – Aksi ratusan warga Desa desa Bedengung Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mendesak Bupati Basel Riza Herdavid segera pecat Kades Bedengung Amrullah karena diduga melakukan korupsi anggaran desa untuk kepentingan pribadi terungkap.

Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Basel Mulyono saat beraudensi dengan perwakilan warga Desa Bedengung usai melakukan aksi di depan kantor Bupati, Jumat (6/9/2024).

Mulyono mengungkapkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apa yang menjadi laporan warga tersebut ternyata benar dan inspektorat juga sudah memerintahkan untuk mengembalikan uang tersebut.

“Kita (Inspektorat,-red) sudah menyuruh mengembalikan uang tersebut, jika perintah tersebut tidak dilaksanakan atau membelikan dengan barang lainnya tentu saja hal itu salah,” ungkap Mulyono, Jumat (6/9/2024).

Ia menyebut, untuk sanksi saat ini sedang dikaji oleh Dinas Pemdes maupun Camat dan hasilnya nanti akan dilaporkan ke pimpinan, selanjutnya bupati yang akan memutuskannya.

“Mengenai sanksi juga berdasarkan aturan ada sanksi ringan, sedang dan berat, bahkan pemecatan apabila terbukti melakukan pelanggaran,” sebut Mulyono.

Untuk itu, ia meminta warga Desa Bedengung untuk bersabar menunggu hasil kajian dan keputusan Bupati Basel.

“Semua butuh proses dan bupati lah yang memutuskannya seperti apa langkah yang diambil nantinya,” terangnya.

Sementara, Sekdes Bedengung Abu Bakar menyampaikan, rekomendasi LHP Inspektorat Basel yang memerintahkan kades untuk mengembalikan uang yang dipakai, namun hingga saat ini belum masuk ke kas desa.

“Kades malah membelanjakan uang tersebut untuk membeli umbul-umbul, baju linmas dan pakaian karang taruna,” ujarnya.

Oleh sebab itu, masyarakat Desa Bedengung meminta kepada Bupati Riza Herdavid agar Kades Amrullah segera dipecat dari jabatannya, karena terbukti berdasarkan LHP.

“Jangan sampai pemerintah mempertahankan Kades yang nyata – nyata telah melakukan penggunaan anggaran desa untuk kepentingan pribadi ini hanya dibiarkan saja,” tandasnya. (pra)