PANGKALPINANG, LASPELA — Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Sugito mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi dalam Rangka Membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom, di ruang Rapat Gubernur, Senin (26/8/2024).
Dari rapat tersebut diketahui bahwa Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan termasuk dalam 10 Kabupaten dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera. Kabupaten Bangka Tengah dengan perubahan IPH 1,43 persen dengan komoditas andil terbesar cabai rawit (1.3258%), daging ayam ras (0,4928%), dan cabai merah (0,1649%). Untuk Bangka Selatan perubahan IPH sebanyak 1,11 persen dengan komoditas andil terbesar yakni cabai rawit (0,8219%), beras (0,6362%), daging ayam ras (0,2606%).
Terkait hal tersebut, Pj Gubernur menginstruksikan agar satgas pangan untuk melakukan koordinasi dengan BPS Kep. Babel dan melakukan perhitungan per bulan.
“Artinya perlu kita antisipasi bagaimana nanti akan dipublikasikan di bulan September, untuk kondisi bulan Agustus kita antisipasi. Jadi tentu kita perlu ambil langkah terhadap yang mungkin ada titik-titik krusial/kritis yang harus kita lakukan. Misalnya seperti tadi ada perubahan kebijakan terkait minyak goreng curah, bayangan saya sebenarnya masyarakat di kita sebagian menggunakan minyak goreng curah, karena kemaren HET nya berada pada batas terbawah, tp maksud saya dengan adanya kebijakan baru tadi kan tidak ada HET lagi, artinya harga pasar yang berkompetisi nah keterkaitannya pasti dengan ketersediaan stok, maka perlu disosialisakan terkait kebijakan minyak goreng ini,” ungkapnya.
Ia juga memberikan arahan agar rapat hari ini segera dibuat laporan cepat, terkait apa saja yang menjadi konsen di Kepulauan Babel, poin penting apa yang perlu segera ditindaklanjuti, dan opd mana yang harus menjadi PIC nya sehingga bisa mengambil langkah konkret nantinya.
“Misalnya minyak goreng curah tadi di Disperindag apa yang harus kita lakukan dan follow up. Terkait dengan cabai misalnya terkait Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, selama ini langkah antisipasi sudah dilakukan, tapi kan ada potensi kelangkaan,” jelasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes RI ini mengatakan bawah potensi juga ada di desa-desa.
“Potensi kan maksudnya di desa itu dana desa, 20 persen dana desa itu untuk ketahanan pangan, itu pemanfaatannya kalo di kami sangat variatif ada yang benar benar sudah mengarah ke ketahanan pangan betul. Sehingga sinergi, misalnya Semarak Babel bisa kita follow up lagi misalnya dengan pemanfaatan pekarangan. Harapan saya linier antara kebijakan provinsi, kebijakan kabupaten, hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini dinamis, bukan cuma tentang ketersediaan barang, tapi juga ketersediaan sumber daya manusia, maksudnya daya beli melemah bukan karena barang tidak ada tapi jumlah orang yang mengonsumsi yang juga berkurang.
Selain itu dirinya juga menuturkan bahwa penyerapan pendapatan terkait realisasi fisik sudah di atas realisasi anggaran karena terkait dengan circle pendapatan, ini juga perlu langkah-langkah yang segera kita cari solusinya.
“Tolong saya dibantu, mari kita sama-sama apa yang sudah baik kita pertahankan, tentu kita sambil melakukan penyempurnaan untuk menjaga kondusifitas maupun stabilitas yang ada di Babel,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat ini yakni Plt. Inspektur Kep. Babel, perwakilan dari Bappeda, Bakuda, Kepala DPKP, Kepala Disperindag, Plh. Kepala Dinsospmd, Kepala Dishub, Plt. Kepala ESDM, Kepala Dinas PUPRPRKP, dan Kepala Biro Ekbang Setda Kep. Babel. (ril/chu)
