TOBOALI, LASPELA – Dituding tidak becus menggunakan APBD hanya bisa bermain tiktok, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid membantah tudingan dari sebagian masyarakat itu.
Ia bahkan mengklaim jika kinerjanya sebagai kepala daerah kabupaten Bangka Selatan melebihi kinerja Presiden RI Joko Widodo.
Klaim Riza tersebut tampaknya berbanding terbalik dari hasil audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Bangka Belitung.
Kendati mendapatkan opini WTP, namun sejumlah temuan Penekanan Suatu Hal (PSH) itu cukup menggambarkan kurang optimalnya penggunaan anggaran keuangan daerah maupun pusat.
Menanggapi hal itu, Riza mengatakan, berdasarkan hasil lembaga survei di Indonesia nilai kepuasan kinerja Riza Herdavid-Debby Vita Dewi mencapai 89 persen.
Tentunya capaian tersebut jauh lebih tinggi dari pada capaian kepuasan kinerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Di mana berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei belakangan ini kepuasan publik mencapai 75,6 persen.
“Kepuasan kinerja kita yang dikeluarkan indikator dan lembaga survei Indonesia bahwa capaian kepuasan kinerja terhadap Riza-Debby itu 89 persen. Itu (hasil survei) di atas pak Jokowi,” kata Riza, Jumat (2/8/2024).
Menurut Riza, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Riza-Debby tidak terlepas dari program yang lebih diprioritaskan terhadap kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya yang menjadi skala prioritas.
Dengan capaian itu pula Riza turut menanggapi sejumlah pemberitaan yang menganggap dirinya tidak becus mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia menyebut, masyarakat bisa menilai kinerja Riza-Debby, namun kritikan itu justru menjadi motivasi agar dapat bekerja lebih baik. Bahkan pihaknya telah membuktikan dengan hasil survei dari beberapa indikator dan lembaga survei. Namun, Riza tak menyebut lembaga survei mana yang menjadi acuan.
Mengingat saat ini Riza-Debby juga tengah dilakukan survei oleh beberapa partai politik untuk kembali maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Ada pemberitaan bilang, Bupati Bangka Selatan tidak becus menggunakan APBD hanya bisa tik-tok. Ini akan saya jawab menggunakan kinerja, menjadi motivasi pegangan agar bekerja lebih baik,” tandas Riza.
Menjadi seorang pejabat dan kepala daerah lanjut dia, tidak boleh terbawa perasaan atau baper, marah bahkan anti kritik terlebih jika dipilih langsung oleh masyarakat.
Justru sebagai pejabat publik harus siap menerima saran dan kritikan dari masyarakat. Hal tersebut juga sebagai kontrol publik terhadap kinerja kepala daerah untuk pembangunan.
Justru dirinya mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa pengawasan publik.
Untuk itu melalui langkah itu pula menjadi upaya agar masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil pemerintah.
“Kalau pejabat tidak boleh baper, kalau baper jangan jadi politisi. Kalau gampang tersinggung jangan jadi kepala daerah,” ucapnya.
Kendati demikian kata Riza, terdapat beberapa alasan dirinya selalu aktif di media sosial. Melalui media sosial banyak masyarakat yang tidak memiliki akses dan jaringan bisa langsung mengadu ke kepala daerah.
Bahkan masyarakat dari grass root atau akar rumput serta tidak pernah berhubungan dengan pemerintah bisa melapor langsung dengan dirinya.
“Makanya lewat tik tok itulah banyak orang yang tidak punya akses ke saya bisa tertolong, berkat medsos orang yang tidak punya tempat mengadu ke kepala daerahnya bisa mengadu,” pungkas Riza. (Pra)
