PANGKALPINANG, LASPELA – Salah satu masyarakat Kota Pangkalpinang Akmal telah melaporkan terkait indikasi cacat adminisrasi rekruitmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan KPU Kota Pangkalpinang, Akmal melaporkan ini kepada Bawaslu pada 30 Mei lalu.
Menindaklanjuti laporan Akmal, Bawaslu Kota Pangkalpinang memanggil pihak KPU Kota Pangkalpinang untuk klarifikasi laporan tersebut, terlihat Ketua KPU Kota Pangkalpinang Sobarian, beserta dua Komisioner KPU Kota Pangkalpinang, Margarita dan Muhammad Maarif hadir dalam pemanggilan klarifikasi ini.
Dian Bastari, Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menuturkan, jika dengan pemanggilan ini pihaknya ingin mendengar klarifikasi tersebut.
“Ini akan kita lihat terlebih dahulu, hari ini kita mendengar klarifikasi dari KPU Kota Pangkalpinang, lalu kita kaji apakah laporan ini benar ditemukan bermasalah atau tidaknya,” katanya, Minggu (2/6/2024).
Dian juga mengatakan jika tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan selanjutnya atau tidak.
“Kita akan proses ini lebih lanjut, saat ini kita akan memeriksa dan mengkaji terlebih dahulu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Pangkalpinang enggan memberikan jawaban ketika hendak di wawancarai awak media terkait pemanggilan pihaknya ke Bawaslu Kota Pangkalpinang.
Ditemui dilain waktu, Husen yang merupakan saksi Pelaporan yang diajukan Akmal mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu putusan dari Bawaslu terkait hasil dari kajian yang dilakukan Bawaslu.
“Kami harap dengan pelaporan yang kami ajukan dengan bukti kuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Pangkalpinang, Bawaslu Kota Pangkalpinang segera menindaklanjuti dengan tepat dan cepat, agar Pilkada 2024 ini menjadi Pilkada murni, aman, damai tentram. Sehingga pemimpin Kota Pangkalpinang yang terpilih nanti memang murni hasil dari pilihan rakyat,” katanya. (dnd)
