MERAWANG, LASPELA – Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar kegiatan pencanangan zona integritas di Balai Besar Peradaban Gedung Rektorat UBB, Rabu(22/5/2024).
Dalam kegiatan launching pencanangan zona intergritas ini, UBB turut mengundang berbagai lintas sektor dengan menghadirkan narasumber langsung dari Dirjen Dikti Mohamad Ali Akbar dan Auditor Madya Pembina Tingkat I Gol IV/b, Iwan Setiawan.
Rektor UBB, Prof Ibrahim mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai institusi pendidikan, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi melalui pencanangan Zona Integritas dengan menciptakan lingkungan yang bersih, bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.
“Melalui pencanangan Zona Integritas ini menjadi komitmen universitas, terutama bebas gratifikasi dan mendorong pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Disampaikan Ibrahim, dalam kegiatan launching pencanangan zona integritas adalah untuk mengurangi praktik Korupsi kolusi nepotisme (KKN), memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan kinerja UBB.
“UBB saat ini, sudah menjadi perguruan tinggi Bantuan layanan umum (BLU). Tentu saja harapan kita adalah UBB menjadi lebih profesional lagi sehingga tata kelola menjadi lebih bagus dan bisa meningkatkan kepuasan kepada masyarakat,” tukasnya.
Ibrahim menyebutkan, pihaknya menargetkan untuk pencanangan ini sebenarnya tiga fakultas, akan tetapi di tahun ini UBB bisa 100 persen yakni ada 6 fakultas.
“Target kita yang paling penting membangun iklim dan integritas melalui sistem dan mekanisme yang berintegritas,” jelasnya.
“Tentu saja target harapan kita menjadi perguruan tinggi yang berbadan hukum. Kalau untuk sasaran yang menjadi target kita menjadi zona integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah bebas korupsi (WBK),” sambungnya.
Dia menambahkan, untuk menuju Wilayah bebas korupsi itu tahapannya, sangat panjang sekali setelah dilakukan pemunculan integritas dan dievaluasi tim penilaian internal inspektorat jenderal.
“Setelah dievaluasi tim penilaian internal inspektorat jenderal nanti di evaluasi tim penilaian nasional Kemenpan reformasi birokrasi (RB) kalau sudah di anggap layak mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi,” tutupnya.(chu)
